Cari Solusi Konflik Agraria, Moeldoko Out Of The Box

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggelar pertemuan bersama beragam pakar mencari solusi terobosan penyelesaian konflik agraria, dipuji sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif  Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) Nova Andika, mengapresiasi upaya tersebut sebagai terobosan penting yang memberikan harapan baru bagi penyelesaian konfik-konflik agraria selama ini.

Baca juga : Jadi Solusi Kemiskinan & Krisis Pangan, Moeldoko Minta Budidaya Sorgum Digarap Serius

Menurut Nova, selama ini, regulasi atau kebijakan penyelesaian konflik agraria yang ada seringkali dirasakan belum komprehensif. Misalnya, kata Nova, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik agraria diatur dengan peraturan menteri.

"Namun, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 itu diterbitkan tidak secara spesifik membahas reforma agraria," kata Nova dalam keterangannya, Jumat (10/6).

Baca juga : Antisipasi Krisis Pangan, Moeldoko Ajak Jokowi Tanam Sorgum

Yang juga terjadi, tambah Nova, adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang akhirnya menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan reforma agraria, baik di pusat maupun daerah. Hal itulah yang kemudian membuat terjadinya maladministrasi pelayanan publik, yang kemudian memunculkan penundaan yang berlarut-larut serta tak jarang menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelesaian konflik dan redistribusi lahan.

"Jadi, saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam terobosannya mengumpulkan semua pihak terkait, kecuali para petani penggarap yang pada saatnya pasti akan dilibatkan juga, itu memberikan harapan besar bahwa persoalan yang kadang sudah terjadi berlarut-larut ini bisa terselesaikan," ungkap Nova.

Baca juga : Agar Arus Balik Lancar, Polisi Tutup Rest Area Yang Padat

Tidak sinkronnya langkah dan regulasi antarkementerian lembaga itulah, kata Nova, yang membuat penyelesaian konflik agraria menjadi panjang, lama dan berlarut-larut. Kehadiran para perwakilan Kementerian, beragam pakar, yakni pakar hukum, pakar ekonomi, pakar hukum perusahaan, pakar hukum pidana dan pakar kebijakan publik yang diundang KSP untuk mencari solusi persoalan agrarian, sangatlah tepat.

"Bercermin dari berbagai upaya yang suda dilakukan di masa lalu, yang masih menyisakan banyak persoalan, bisa dikatakan upaya KSP ini sebuah langkah out of the box," kata pengamat birokrasi dan kebijakan publik tersebut. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.