Dark/Light Mode

PTUN Tolak Gugatan Moeldoko

AHY Cs Senang

Rabu, 24 November 2021 07:55 WIB
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurus DPP Partai Demokrat menyambut gempira putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta, Selasa (23/11/21). (Foto: Partai Demokrat)
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurus DPP Partai Demokrat menyambut gempira putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta, Selasa (23/11/21). (Foto: Partai Demokrat)

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat terus-menerus menemui kegagalan. Setelah SK Kepengurusannya mental di Kementerian Hukum dan HAM, kubu Moeldoko juga keok di Mahkamah Agung (MA). Terbaru, gugatan Moeldoko Cs di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, juga tumbang.

Kemarin, PTUN Jakarta mengetuk palu terkait gugatan yang diajukan Demokrat kubu KLB Deli Serdang. Gugatan tersebut diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Pihak Tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Sedangkan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya sebagai Tergugat II.

Berita Terkait : PTUN Tolak Gugatan Kubu KLB Deli Serdang, Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat!

Dalam gugatannya, Penggugat meminta PTUN Jakarta membatalkan Surat Menkumham Nomor M. HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021–2025, tanggal, 31 Maret 2021.

Penggugat juga meminta Menkumham mencabut surat tersebut serta mengesahkan permohonan atas pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021–2025 hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berita Terkait : Mengalah Saat Ditolak Pendemo, Moeldoko Teladan

Apa hasilnya? “Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta, yang dilansir, kemarin.

Putusan itu diambil oleh ketua majelis Enrico Simanjuntak dengan anggota Budiman Rodding dan Sudarsono. Majelis hakim menolak gugatan Moeldoko dan Jhonny karena PTUN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik.

Berita Terkait : AHY Juga Yakin Menang Di PTUN

“Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Peradilan TUN tidak dapat menggantikan, apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan,” kata majelis hakim.

Dengan ditolaknya gugatan di PTUN, maka tercatat sudah 3 kali upaya hukum yang diajukan Moeldoko cs kandas. Kekalahan pertama Moeldoko saat dirinya bersama kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang mengajukan pengesahan SK Kepengurusan pada Kemenkumham.
 Selanjutnya