Apkasi Minta Penghapusan Honorer Ditunda Hingga Pilkada 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2022 untuk bisa memberikan feed back positif kepada Pemerintah Pusat. Hal ini ditegaskan Tito saat membuka secara resmi Rakernas Apkasi, di Bogor, Sabtu (18/6).

Tito menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah. “Silakan sampaikan secara resmi, secara tertulis apa yang menjadi keluhan di daerah. Termasuk berikan juga kami konsep atau ide-ide yang menarik untuk bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik,” ujarnya.

Baca juga : Di Rakernas, Surya Paloh Bebaskan Kader NasDem Pilih Capres Di 2024

Tito mengingatkan, semangat otonomi bukan untuk bagi-bagi daerah, namun pembagian yang tujuan akhirnya adalah kemandirian daerah secara finansial, dengan diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola. “Kita kenal dengan istilah kewenangan yang konkuren, yang mutlak. Dalam ilmu pemerintahan umum kemudian kewenangan yang konkuren ini didelegasikan kepada daerah. Dengan harapan daerah-daerah ini ke depan bisa mengelola sehingga ia menjadi daerah yang mandiri secara fiskal,” katanya.

Daerah yang kuat secara finansial, jelas Tito, ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibanding Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Daerah dengan finansial menengah dan rendah, ditandai dengan kemampuan finansial yang komposisinya berimbang antara PAD dan TKDD atau malah terbalik PAD-nya sedikit sekali dibanding TKDD.

Baca juga : Menaker Sabet Penghargaan Austrian Constantinus Award 2022

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan arahan terkait beberapa hal yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat serta kondisi global seperti perang Rusia-Ukraina yang dampaknya bisa saja memengaruhi kondisi nasional. Di samping itu, ia memahami ada beberapa kepala daerah yang saat ini galau dengan kondisi politik, yang akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024.

Tito juga mewanti-wanti agar para kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. “Silakan tiru saja ke daerah-daerah yang sudah memiliki Mall Pelayanan Publik seperti di Kabupaten Banyuwangi dan Badung. Nggak usah bingung-bingung, tiru saja ke daerah yang sudah ada,” ujarnya.

Baca juga : Asrorun Niam Tegaskan Pentingnya Pengetahuan Berumah Tangga Bagi Pemuda

Hal lain yang menjadi catatan Tito adalah banyak daerah yang daya serap APBD-nya masih rendah. “Tolong betul agar para bupati ini membelanjakan anggaran daerah. Karena kalau ada uang yang beredar di masyarakat itu artinya akan menggerakkan daya beli dan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional,” ujarnya.

UMKM, lanjut Tito, juga menjadi sorotan agar ini benar-benar digerakkan. Sebab, UMKM ini sektor riil yang telah teruji bisa bertahan di masa pandemi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.