Biaya Pilih Presiden Mahal Banget Ya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus mampu melahirkan presiden, wapres dan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, tidak kaleng-kaleng, apalagi abal-abal. Soalnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk hajatan demokrasi lima tahunan itu, mahal banget. Totalnya: 76,6 triliun rupiah.

Masalah anggaran pemilu memang jadi persoalan yang paling menyita publik, disamping euforia parpol dalam mencari sosok pengganti Presiden Jokowi. Sejak tahun lalu, DPR bersama pemerintah dan KPU, berkali-kali membahas soal anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai pemilu.

Awalnya, KPU sebagai penyelenggara mengajukan anggaran yang akan dipakai untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun. Jumlahnya yang fantastis, tentu saja membuat publik geleng-geleng kepala. Karena jumlah tersebut naik berkali-kali lipat dibanding anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp 25,59 triliun.

Usulan dari KPU itu lantas mendapat penolakan dari DPR dan pemerintah. Lembaga penyelenggara pemilu itu disarankan menghitung ulang dan menekan lagi biaya yang harus dikeluarkan. KPU lantas menekan dan beberapa kali melakukan pemangkasan hingga sampai ke angka Rp 76,6 triliun. Dalam rapat yang digelar pekan kemarin, Komisi II DPR bersama pemerintah sudah menyepakati anggaran yang diajukan KPU itu.

Meskipun total anggarannnya sudah disiapkan, tapi anggaran itu belum cair. Untuk tahun ini saja, KPU masih kekurangan duit Rp 5,6 triliun. Angka tersebut merupakan total anggaran yang akan diterima KPU dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,06 triliun untuk biaya pemilu di tahun 2022. Anggaran yang sudah terealisasi dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) KPU baru sebesar Rp 2,4 triliun.

Baca juga : Negara Bokek, Rakyat Tak Rela

Masalah ini membuat publik khawatir, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak bakal berjalan lancar. Apalagi, Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani belum menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.

Terkait anggaran pemilu ini, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut ada dua pekerjaan utama saat ini. Pertama, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun terlalu besar. Kedua, penggodokan penerapan e-rekap dan beberapa inisiatif baru dengan payung hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang masih dalam tahap pengkajian.

"Atas dasar itu, wajar Kemenkeu masih melakukan kajian. Terlebih, kondisi keuangan negara sedang berat," kata Mardani, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Mardani mendesak Pemilu 2024 tidak perlu menghabiskan biaya mahal. Sudah sepatutnya, DPR sebagai lembaga pengawas menjaga agar dana yang dipakai tidak terlalu besar. Apalagi, Pemerintah tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19.

“Namun yang penting, jangan sampai mahalnya biaya pemilu lantas dijadikan pembenaran oleh sekelompok orang untuk mensukseskan wacana penundaan Pemilu,” tegasnya.

Baca juga : Fokus Persiapan Pemilu, Gelora Tak Tertarik Bicara Koalisi

Namun, kekhawatiran Mardani dijawab Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa. Politisi NasDem ini meminta semua pihak tidak perlu khawatir,  Pemilu 2024 terganggu karena urusan biaya. Menurutnya, dalam rapat terakhir, sudah disepakati, kmDPR menyiapkan anggaran Rp 76,6 triliun buat biaya Pemilu 2024.

"Masyarakat nggak perlu khawatir pemilu tidak akan jalan. Insya Allah pemilu akan berjalan. Pemerintah komit menjalankan itu semua. Karena sudah jadi komitmen pemerintah dan semua, termasuk DPR dan penyelenggara agar pemilu tetap jalan," ungkap politisi NasDem itu.

Bagaimana dengan kesiapan pemerintah buat anggaran? Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta  masyarakat tak mengkhawatirkan Pemilu 2024. "Anggaran Pemilu sudah diputuskan Pemerintah dan DPR. Jadi, dipastikan tersedia dan aman," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, alokasi dan pencairan anggaran sudah menjadi masalah khas Pemilu. Kecenderungannya, setiap Pemilu selalu diwarnai keterlambatan pencairan atau anggaran yang diklaim tidak cukup. Hal ini ditengarai karena pengesahan UU Pemilu yang terlambat.

Hanya saja, menuju 2024 ini, persoalan kepastian anggaran Pemilu jadi kontradiktif dengan kenyataan bahwa UU Pemilu tidak berubah. Artinya, baik Pemerintah, DPR, dan KPU sudah memiliki landasan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sejak jauh-jauh hari.

Baca juga : Anggaran Kesehatan Jadi Bancakan Pemda

Sehingga, tidak ada alasan Pemilu 2024 tidak terselenggara sesuai jadwal. Titi meminta pimpinan DPR memastikan proses di Banggar segera tuntas. Khususnya, mencairkan anggaran untuk kebutuhan KPU tahun ini.

"Jangan sampai macetnya kepastian soal anggaran Pemilu justru makin menjadi pintu masuk untuk terus menggoreng isu penundaan pemilu oleh pihak-pihak yang berkepentingan," cecarnya.

Meski begitu, Titi mengingatkan agar KPU dan Bawaslu terbuka, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran Pemilu. Prinsip efektif, efisien, dan antikorupsi harus betul-betul dipegang teguh dalam pelaksanaannya.

"Anggaran Pemilu yang berasal dari publik mutlkak harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Karena itu masyarakat juga wajib mengawasi penggunaan anggaran Pemilu yang jumlahnya sangat besar tersebut. Jangan sampai ada penumpang gelap yang mengambil untung terkait anggaran Pemilu ini," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.