KPK Pelototi Kutai Barat

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proyek infrastruktur yang mangkrak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Proyek itu telah menelan biaya ratusan miliar.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV menganggap proyek mangkrak ini berpotensi merugikan negara.

“Melalui Korsup, KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintah daerah,” ujar Ipi.

Baca juga : WFH Kudu Didorong Jadi Budaya Baru Di Ibu Kota

Kendati demikian, KPK belum memutuskan untuk melakukan penyelidikan proyek mangkrak di Kutai Barat. Dalam rapat koordinasi (rakor) di Kutai Barat, lembaga antirasuah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPK mendapati sejumlah proyek mangkrak serta aset daerah yang tidak dimanfaatkan. Di antaranya adalah Jalan Bung Karno sepanjang 12 kilometer di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok.

“Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat,” kata Ipi.

Baca juga : KPK Kantongi Nama Tersangka

Proyek ini dikerjakan sejak 2012. Namun hingga 2022 belum selesai. Data yang diterima KPK, proyek ini telah menelan dana Rp 58,2 miliar.

Proyek lain yang juga mangkrak adalah pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak. Proyek multiyear satau tahun jamak ini mulai dikerjakan kurun 2009 – 2011 dan dilanjutkan 2012 – 2015. Proyek ini telah menelan anggaran sekitar Rp 58,5 miliar. “Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai,” singgung Ipi.

Tidak hanya itu, KPK mempertanyakan pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) sepanjang 1.040 meter yang juga mangkrak. Padahal tujuan pembangunannya untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer jalur Samarinda – Kutai Barat dan sebaliknya.

Baca juga : Yasonna: Kekayaan Intelektual Sangat Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi Nasional

“Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 miliar dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan,” kata Ipi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.