Dewan Pers

Dark/Light Mode

Proyek Ratusan Miliar Mangkrak

KPK Pelototi Kutai Barat

Kamis, 23 Juni 2022 07:30 WIB
Proyek mangkrak di Kutai Barat, Kaltim. (Foto: Humas KPK).
Proyek mangkrak di Kutai Barat, Kaltim. (Foto: Humas KPK).

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proyek infrastruktur yang mangkrak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Proyek itu telah menelan biaya ratusan miliar.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV menganggap proyek mangkrak ini berpotensi merugikan negara.

“Melalui Korsup, KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintah daerah,” ujar Ipi.

Kendati demikian, KPK belum memutuskan untuk melakukan penyelidikan proyek mangkrak di Kutai Barat. Dalam rapat koordinasi (rakor) di Kutai Barat, lembaga antirasuah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPK mendapati sejumlah proyek mangkrak serta aset daerah yang tidak dimanfaatkan. Di antaranya adalah Jalan Bung Karno sepanjang 12 kilometer di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok.

Berita Terkait : WFH Kudu Didorong Jadi Budaya Baru Di Ibu Kota

“Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat,” kata Ipi.

Proyek ini dikerjakan sejak 2012. Namun hingga 2022 belum selesai. Data yang diterima KPK, proyek ini telah menelan dana Rp 58,2 miliar.

Proyek lain yang juga mangkrak adalah pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak. Proyek multiyear satau tahun jamak ini mulai dikerjakan kurun 2009 – 2011 dan dilanjutkan 2012 – 2015. Proyek ini telah menelan anggaran sekitar Rp 58,5 miliar. “Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai,” singgung Ipi.

Tidak hanya itu, KPK mempertanyakan pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) sepanjang 1.040 meter yang juga mangkrak. Padahal tujuan pembangunannya untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer jalur Samarinda – Kutai Barat dan sebaliknya.

“Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp 300 miliar dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan,” kata Ipi.

 

Berita Terkait : KPK Kantongi Nama Tersangka

Proyek mangkrak selanjutnya adalah pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok.

Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp 50,7 miliar. Namun setelah selesai dibangun, Kristen Center tidak pernah dimanfaatkan masyarakat.

Ipi mengutarakan, proyek bermasalah tidak hanya terjadi di Kutai Barat. Tapi juga di Kutai Kartanegara. Di wilayah ini, KPK mendapati aset tanah Pemerintah Kabupaten seluas 27 hektar dikuasai pihak ketiga.

Lahan itu semula hendak digunakan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit. KPK menduga ada sejumlah pihak yang mendapatkan keuntungan dari penguasaan aset ini.

“KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi,” kata Ipi.

Berita Terkait : Yasonna: Kekayaan Intelektual Sangat Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi Nasional

Fokus area tersebut yaitu Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Ipi mengatakan, pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu upaya penting pencegahan korupsi. Menurutnya, BMD merupakan kekayaan negara yang perlu dikelola secara baik.

“Aset-aset milik Pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah,” jelasnya.

Ipi mengatakan, pengelolaan aset daerah yang baik akan mengurangi potensi terjadinya kerugian keuangan negara. Apalagi jika aset tersebut dikuasai oleh pihak ketiga dan tidak berwenang. “Sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah,” pungkasnya. ■