Kok Malah Tambah Pasal Karet

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 14 pasal kontroversial pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal dibahas Senayan.

Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengesahkan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Lagi pula, kata dia, tidak ada sesuatu yang urgent yang harus dikejar cepat-cepat pada RKUHP.

“Mudah-mudahan tidak terburu-buru,” kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, kemarin. RKUHP telah dis­erahkan Pemerintah ke Komisi III DPR pada Rabu (6/7) lalu.

Lodewijk memastikan, pembahasan RKUHP akan melibatkan masyarakat dan pakar. Selain itu, kata dia, DPR juga akan melakukan sosialisasi sebelum RKUHP disahkan. Sebab, dalam proses membuat undang-undang itu termasuk ada peliba­tan masyarakat.

Baca juga : Kuota Haji 10 Ribu Kok Batal Diambil

“Kita nanti ada FGD (Focus Group Discussion) dengan mengundang berba­gai unsur masyarakat. Masukan mereka bagaimana,” jelas Sekjen DPP Partai Golkar ini

Setelah dibahas, kata Lodewijk, pasal-pasal RKUHP akan disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. “Apa sih yang ditolak itu dan nanti perlu jadi perhatian DPR untuk bisa menam­pung masukan masyarakat,” pungkas Lodewijk.

Diketahui, ada 14 pasal di RKUHP yang menjadi kontroversi di masyarakat. Antara lain; hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, menyatakan diri dapat melaku­kan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib.

Selanjutnya, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan tugasnya tanpa izin, contempt of court, unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih, advokat yang curang, penodaan agama, dan penga­niayaan hewan.

Baca juga : Perluas Jangkauan Layanan, Bank Mantap Resmikan Kantor Cabang Di Surabaya

Kemudian, alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, penggelan­dangan, dan yang terakhir adalah tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana terhadap tubuh menyangkut perzinahan, kohabitasi, dan perkosaan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim menambahkan, ada 14 pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers dalam draf RKUHP. Kata dia, pasal-pasal itu membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi.

“Karena terlihat dengan mudah untuk dipidanakan,” kata Sasmito dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Sasmito, pasal-pasal kontroversial tersebut mengatur tindakan-tindakan yang merupakan karakter dari pekerjaan jurnalis. Yaitu, menginformasi­kan kabar berita kepada khalayak luas.

Baca juga : Korban Kekerasan Marcos Demo Protes Quick Count

“Pasal ini akan dengan mudah dipakai oleh orang yang tidak suka kepada jurna­lis untuk memprosesnya secara hukum, dengan dalih yang mungkin tidak kuat dan gampang dicari,” kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.