Dewan Pers

Dark/Light Mode

Yang Buron Makin Banyak

KPK, Masih Mau Umpetin Identitas Tersangka Nih

Kamis, 28 Juli 2022 07:30 WIB
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menunjukkan foto dan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Mardani H.Maming saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Bendahara Umum PBNU sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Kalimantan Selatan tersebut masuk dalam DPO setelah mangkir panggilan KPK dan tidak diketahui keberadaannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) saat Mardani H. Maming menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa).
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menunjukkan foto dan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Mardani H.Maming saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Bendahara Umum PBNU sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Kalimantan Selatan tersebut masuk dalam DPO setelah mangkir panggilan KPK dan tidak diketahui keberadaannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) saat Mardani H. Maming menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyembunyikan identitas tersangka — hingga dilakukan penahanan — berbuah buron.

Lembaga antirasuah di era Ketua Firli Bahuri berdalih tidak ingin menyandera seseorang dengan status tersangka jika perkaranya lambat masuk pengadilan. Bisa dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun kebijakan itu justru membuat tersangka leluasa kabur sebelum ditahan. Seperti yang dilakukan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.

Kebijakan Firli cs ini pun menuai kritik. Penggiat HAM dari Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, penggunaan istilah “tersangka” merupakan konsep dalam ilmu hukum yang telah mempertimbangkan hak asasi pihak yang disangka melakukan tindak pidana.

Berita Terkait : Bikin Milenial Bangga Pakai Batik, Laskala Tampilkan Desain Modern Dan Segar

“Konsep itu juga telah menjadi baku dalam kaidah hukum acara pidana. Jadi tidak cukup meyakinkan alasan KPK memakai argumen HAM untuk melegitimasi aturan yang dibuat oleh mereka,” ujar Usman.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK mengkaji kembali kebijakan ini. Sebab sebelum Firli cs menjabat, nama tersangka sudah diumumkan sejak Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan.

Dengan demikian, menurut Boyamin, seseorang sudah mengetahui telah ditetapkan menjadi tersangka. Praktik ini merupakan penerapan dari Kitab Hukum Undang Undang Acara Pidana (KUHAP).

“Jadi ini soal style Pak Firli, mengatakan tidak ingin melanggar HAM tapi nyatanya kan kemudian ada negatifnya, yaitu kabur,” sindir Boyamin.

Berita Terkait : Tok! PN Jaksel Tolak Praperadilan, Mardani Maming Tetap Berstatus Tersangka KPK

“Menurut saya harus dikaji apakah masih relevan dan bisa diterapkan saat ini pengumuman tersangka itu bersamaan upaya paksa misalnya penahanan atau penangkapan,” sambungnya.

Boyamin menganggap tidak ada yang dirugikan jika KPK mengumumkan nama tersangka sebelum upaya paksa penahanan. Namun, lebih kepada rasa malu yang menjadi tersangka.

“Cara memahami HAM dan rasa malu nampaknya agak susah pimpinan KPK yang sekarang. Tapi kita tidak bisa memaksa, sebaiknya dievaluasi saja kalau memang menimbulkan dampak buruk,” imbau Boyamin.

 

Menanggapi kritik ini, Pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, peraturan yang lama pun tetap membuka peluang tersangka buron.

Berita Terkait : Moeldoko: Masyarakat Masih Ragu Pakai Kendaraan Listrik Karena Kurang Edukasi

“Kebijakan lama justru makin menumpuknya perkara yang tidak selesai, bahkan hingga kini. Padahal tersangka sudah diumumkan. Bahkan ada yang 5 sampai 6 tahun dengan statusnya sebagai tersangka,” ujarnya.

Berkaca pada kejadian itu, Ali menjelaskan, pimpinan KPK saat ini berkeinginan untuk memberi kepastian hukum bagi seorang tersangka.

Menyandera seseorang dengan status tersangka sampai bertahun-tahun tidak menjadi pembenar dalam penegakan hukum yang menjunjung hak asasi dan keadilan.

“Dengan diumumkan ketika penahanan, maka tidak ada lagi perkara tidak selesai. Pasti kami bawa ke pengadilan,” pungkas Ali. ■