Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penyidikan Suap Izin Tambang Di Tanah Bumbu

Maming Jadi Tersangka Tunggal

Senin, 1 Agustus 2022 07:30 WIB
Tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut setelah sebelumnya sempat menjadi DPO KPK. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU).
Tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022). KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut setelah sebelumnya sempat menjadi DPO KPK. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU).

RM.id  Rakyat Merdeka - Terkuak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menetapkan Mardani H. Maming sebagai satu-satunya tersangka kasus suap izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pihak yang diduga pemberi suap kepada mantan Bupati Tanah Bumbu itu tidak bisa ditersangkakan. Lantaran keburu meninggal dunia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan, Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) Henry Soetio yang diduga menyuap Mardani Rp 104,3 miliar telah meninggal dunia.

KPK menyatakan status tersangka pemberi suapnya bebas dari hukum. Sehingga, hanya Maming yang dijerat sebagai tersangka penerima suap. “Meski pemberi suap telah meninggal, KPK yakin bisa menangani perkara ini,” tandas Ali.

KPK mengklaim, mempunyai banyak bukti yang cukup kuat dalam menangani kasus ini. Meski proses penyelidikannya hanya berlangsung satu bulan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengemukakan bahwa dalam tahap penyelidikan telah memeriksa Christian Soetio, adik almarhum Henry Soetio.

Berita Terkait : Inaspoc Sulap Tribun Manahan Jadi Panggung Wayang Raksasa

Dari pemeriksaan itu, Christian mengakui seluruh pemberian uang kepada Maming yang dilakukan secara tunai maupun transfer dan disertai bukti transfernya.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dilakukan ekspose dan penyelidik, penyidik maupun penuntut umum tidak ada keraguan untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Alex.

KPK bakal mendalami perusahaan-perusahaan yang digunakan Maming untuk menerima suap dari Henry Soetio. Dari hasil penelusuran diketahui PT PCN memberikan uang ke beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Maming.

“Kita punya keyakinan bahwa perusahaan itu dijadikan vendor untuk menerima pemberian-pemberian tersebut. Kebetulan perusahaan-perusahaan itu terafiliasi dengan MM (Mardani Maming),” kata Alex.

Sebelumnya, KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

 

Alex mengutarakan Maming menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Tanah Bumbu dala. pemberian IUP Operasi dan Produksi. Salah satu pihak yang dibantu Mardani yakni PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) pada 2010.

Berita Terkait : Penertiban Aktivitas Tambang Tanpa Izin Harus Tuntas

Maming membantu perusahaan Henry memperoleh IUP Operasi dan Produksi milik PT Bangun Karya Pratama Lestari seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Henry melakukan pendekatan kepada Maming agar mempercepat proses peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL dan PT PCN.

Selanjutnya, Maming mengenalkan Henry dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Maming memerintahkan Raden membantu Henry. Hingga akhirnya Mardani membuat surat keputusan tentang peralihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN pada Juni 2011.

“Diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di backdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang,” ungkap Alex.

Peralihan itu diyakini melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Beleid itu menyebut pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Berita Terkait : Skuad Tim Samba Diisi Tenaga Muda

Dalam kasus ini, KPK juga meyakini Maming meminta Hendry untuk mengurus izin pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Usaha pertambangan itu juga diyakini telah dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang terafiliasi dengan Maming.

Alex pun mengatakan, PT ATU merupakan perusahaan fiktif yang sengaja dibuat Maming untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani Maming dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani,” beber Alex.

Maming diduga berkali-kali menerima duit dari Hendry. Beberapa duit yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Maming.

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104,3 miliar dalam kurun waktu 2014 sampai 2020,” pungkas Alex. ■