Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kurangi Ketergantungan BBM Dan LPG Impor

Akademisi Dorong Percepatan Konversi Mobil Listrik dan Kompor Induksi

Senin, 22 Agustus 2022 15:10 WIB
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melakukan proses perbaikan dan perawatan mobil listrik Glueh 1.0 di Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (16/10) lalu. Pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk kendaraan roda empat dan 2,45 juta unit untuk kendaraan roda dua dengan harapan agar mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 3,8 juta ton. (Foto: Istimewa)
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melakukan proses perbaikan dan perawatan mobil listrik Glueh 1.0 di Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (16/10) lalu. Pemerintah menargetkan produksi kendaraan listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk kendaraan roda empat dan 2,45 juta unit untuk kendaraan roda dua dengan harapan agar mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 3,8 juta ton. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi menilai rencana Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak subsidi akibat tak bisa dihindari lagi. Kebijakan ini merespon naiknya harga minyak dunia.

Pengajar Universitas Gadjah Mada, Dr. Tumiran menilai, saat ini ketergantungan terhadap BBM sangatlah tinggi. Untuk mengurangi ketergantungan itu seharusnya Pemerintah segera beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Upaya antisipasi mengurangi impor BBM harusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Mengurangi ketergantungan impor ini wajib dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak," terang Tumiran dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8).

Baca juga : Kunjungi Kalbar, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Tumiran menyebut, Pemerintah bisa mengurangi impor BBM dan LPG dengan mendorong penggunaan mobil listrik. Sekaligus perlahan-lahan mengurangi produksi kendaraan berbahan bakar minyak. Padahal, kendaraan konvesional ini menjadi salah satu biang kerok kenaikan konsumsi BBM subsidi di Indonesia.

"Pemerintah harus sudah membuat roadmap dan aksi nyata konversi mobil BBM ke listrik ini," ungkap Direktur Engineering Riset Innovation Center.

Ketergantungan impor energi juga terjadi di LPG. Menurut data yang dimiliki Tumiran, konsumsi LPG di Indonesia 70 persen masih mengandalkan impor. Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu melalui Menteri Erick Thohir sudah mendorong percepatan transisi untuk menggunakan kompor induksi listrik.

Baca juga : Kementerian ESDM Apresiasi Gerak Cepat PLN Sukseskan Konversi LPG ke Kompor Induksi

"Sudah saatnya mempercepat konversi penggunaan kompor listrik. Saat ini suplai listrik di Indonesia sangat berlimpah. Dengan menggunakan kompor listrik akan mengurangi impor LPG. Dan dampaknya dapat mengurangi pengeluaran Kementerian ESDM untuk subsidi LPG," ungkap Tumiran.

Untuk mewujudkan konversi ini Kementerian ESDM harus memperbaiki struktur pelanggan listrik di Indonesia. Menurut Tumiran Kementerian ESDM bisa menghapuskan pelanggan listrik 450 VA dan mengganti menjadi 2200 VA. Nantinya masyarakat miskin yang selama ini menggunakan listrik 450 VA bisa mendapatkan subsidi langsung dari Pemerintah.

"Jadi mereka bisa dikasih subsidi langsung oleh Pemerintah tanpa melalui PLN. Tujuannya agar PLN fokus untuk berbisnis dan memproduksi listrik saja. Sehingga nantinya PLN menjadi perusahaan yang transparan dan efisien. Harusnya konversi mobil listrik dan kompor induksi ini dilakukan lintas kementerian. Jadi selama ini rencana mengurangi ketergantungan akan BBM dan LPG impor oleh Kementerian ESDM hanya short term saja," papar Tumiran.

Baca juga : Konversi Kompor LPG Ampuh Tekan Subsidi

Jika konversi mobil BBM dan kompor induksi berjalan maka akan membuat kebutuhan listrik meningkat. Meningkatnya kebutuhan ini Tumiran percaya industri listrik EBT juga akan berkembang. Saat ini yang terjadi listrik EBT dipaksa masuk, sementara PLN over supply. Tentu supply listrik EBT tak akan bisa diterima oleh PLN.

Menurut Tumiran, Pemerintah harus tetap menjalankan program untuk mengurangi ketergantungan akan BBM dan LPG impor. Agar impor BBM dan LPG turun Pemerintah punya tugas untuk mengedukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi. Selain itu Pemerintah juga harus menata dan menggalakan penggunaan angkutan umum. Pemerintah juga harus mengurangi industri mobil BBM secara simultan dengan memberikan kenaikan pajak. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.