Dark/Light Mode

Kunjungi Kalbar, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Kamis, 11 Agustus 2022 18:30 WIB
Irjen Kemendagri,, Tomsi Tohir Balaw rapat koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (11/8)
Irjen Kemendagri,, Tomsi Tohir Balaw rapat koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (11/8)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). 

Tim pelaksana percepatan tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni. 

Dalam kunjungan ke Kalbar itu, tim dari Kemendagri disambut oleh Gubernur Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Pemda. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di Kalbar. 

Rakor tersebut, menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran. 

Baca juga : Teken MoU Dengan PBNU, Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas

Dalam rakor tersebut, Tomsi menyampaikan, kedatangan tim Kemendagri ke Kalbar berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sekaligus merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo yang sudah 3 kali rapat kabinet terbatas. 

Presiden Jokowi masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah. Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah. 

“Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran,” kata Tomsi, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (11/8).

Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19. 

Baca juga : Terbang Ke Kalbar, Presiden Akan Resmikan Terminal Kijing

“Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh,” beber Tomsi. 

Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68 persen, disusul dengan Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, Kabupaten Melawi 31,87 persen. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29 persen. 

“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : Haaland Trengginas

Fatoni memaparkan, Kemendagri mencatat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen. 

Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen. 

“Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64 persen, kemudian Papua Barat 21,54 persen, Maluku 21,93 persen, Kalimantan Utara 29,97, Sulawesi Tenggara 30,78, Papua 31,23, dan Kalimantan Barat 31,29.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.