Enaknya... Kerja 5 Tahun, Dapat Pensiun Seumur Hidup

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dana diberikan seumur hidup. Bahkan, ketika penerima sudah meninggal dan diganti­kan oleh pasangan atau anaknya.

Sejumlah kalangan menilai, satu hal yang pertama harus dilakukan Pemerintah dalam mengubah skema pensiunan PNS, yakni menghapus pensiunan untuk para politikus di DPR dan MPR. Mereka kerja hanya 5 tahun atau satu periode, tapi mendapatkan pensiun seumur hidup.

Akun @ZaenalMahya mengunggah meme puluhan orang yang menjadi alas kaki sebuah meja besar yang penuh dengan hidangan dan berkarung-karung uang. Sedang beberapa pejabat duduk mengelilingi meja sambil tertawa dengan riang gembira. Terdapat kalimat “If the people stand, the party is over”.

Baca juga : Teken Kerja Sama, RSUD Kabupaten Bekasi Jadi RS Pendidikan PresUniv

“Hapus Undang-Undang Pensiun DPR seumur hidup,” desak @ZaenalMahya da­lam caption-nya.

Akun @Mang_Ujang mengatakan, anggota DPR cuma menjabat 5 tahun, tapi setelah itu otomatis mendapat uang pensiun hingga meninggal, dan jika ada istri, dilanjutkan. “Lebih baik kebijakan pemberian pensiun anggota DPR dihil­angkan saja,” sarannya.

“Rakyat pasti baru tahu kalau ang­gota DPR dapat uang pensiun seumur hidup, walaupun cuma kerja selama 5 tahun. Nyesek rasanya, uang pajak untuk bayar pensiun anggota DPR,” tutur @Suryadi.

Baca juga : Syarief Hasan: Dana Pensiun PNS Bukan Beban Negara

Senada, @Ary_anto meminta tunjan­gan pensiun anggota DPR dihilangkan. Anggota DPR sudah kaya. Bahkan, sewaktu masih aktif diberi gaji gede dan mendapat fasilitas mewah dari negara.

“Anggota DPR sudah kaya, sehingga jangan membebani anggaran negara,” tambah @Made_Suardika.

Akun @HHSyihab menilai, gaji dan tunjangan anggota DPR sangat besar dan kerjanya hanya 5 tahun. Seandainya, mereka mendapatkan pensiun seumur hidup, itu sangat tidak pantas.

Baca juga : Perusahaan Apeng Lawan Penyitaan Kebun Sawitnya

“Harusnya yang menolak hal itu ang­gota DPR sendiri, tanpa perlu ditolak ramai-ramai oleh masyarakat,” kata dia.

Sayangnya, sambung @Last_Rurouni, anggota DPR tutup mata terhadap pos anggaran pensiun tersebut. Padahal, pos anggaran pensiun itu cuma jadi beban APBN.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.