Dark/Light Mode

Perkuat Otonomi Desa

SKI Luncurkan Saksi Demokrasi 

Senin, 26 September 2022 10:20 WIB
Kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) dan Peluncuran Posko Saksi Demokrasi di Purworejo, Jawa Tenga Minggu (25/9). (Foto: Istimewa) 
Kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) dan Peluncuran Posko Saksi Demokrasi di Purworejo, Jawa Tenga Minggu (25/9). (Foto: Istimewa) 

RM.id  Rakyat Merdeka - Kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) dan Peluncuran Posko Saksi Demokrasi yang dilaksanakan di Tasikmalaya (Jawa Barat), Purworejo (Jawa Tengah) dan Sumenep (Jawa Timur), pada Minggu (25/9), sukses mendatangkan lebih dari seribu peserta warga desa. 

Dalam event yang diselenggarakan SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia) itu, warga berdiskusi dengan hangat mengenai masalah kehidupan mereka sehari-sehari disertai harapan perubahan yang dikehendaki dari perhelatan Pemilu 2024.

”MKD merupakan forum yang dirancang sebagai forum rakyat, dimana masalah-masalah warga dan desa dibahas serta dicarikan jalan keluarnya. Karena Pemilu 2024 juga menentukan masa depan desa, warga ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut memberi masukan tentang isu apa yang penting diperjuangkan oleh parpol dan kandidat,” ujar Sekjen SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia), Raharja Waluya Jati, Senin (26/) dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : Karena Sambo, Luka Polri Belum Terobati

Salah satu masukan utama yang muncul dari MKD di tiga provinsi adalah bahwa pemerintah baru ke depan harus memperkuat otonomi desa. Memang, desa telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. UU Desa juga mengakui pentingnya peranan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 

Namun, kebijakan negara saat ini lebih menempatkan pola hubungan desa dan warganya secara top-down. Desa telah ’sukses’ berperan sebagai pintu pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban bagi warganya. Misalnya, dalam hal penarikan pajak atau pengurusan administrasi jual beli tanah. Tetapi, desa kerap absen ketika warga memerlukan bantuan, seperti saat menganggur butuh pekerjaan atau saat sakit perlu pengurusan pengobatan.

”Kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai ’ujung tombak’ semata hendaknya diubah dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’. Tujuannya, agar aspirasi terdalam dari rakyat dapat dijemput dan diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berorientasi melayani warga,” katanya. 

Baca juga : Dukung Perkembangan Anak Indonesia, Tempo Scan Luncurkan Biostime

Dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’ pemerintah, kata Jati, tata kelola desa juga harus dibenahi agar sejalan dengan semangat otonomi desa. Tata kelola desa yang baru harus dapat mentransformasikan desa menjadi organisasi pemerintahan terbawah dengan kemandirian tingkat tinggi. Dengan begitu, hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dapat direalisasikan.

”Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memperkuat kemampuan desa dalam memberikan pelayanan publik dan bukan sebaliknya. Hal ini akan menjadi jalan kesejahteraan bagi warga desa sehingga dapat menekan arus urbanisasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, SKI juga meluncurkan Posko Saksi Demokrasi yang diringi dengan rekrutmen Saksi Demokrasi. Ada 57 orang pendaftar yang telah mengisi formulir di ketiga tempat, dan  jumlahnya diharapkan terus bertambah. 

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Menunjukkan Tren Positif

”Program Saksi Demokrasi dirancang untuk memastikan agar aspirasi rakyat yang dihasilkan dalam MKD dan kegiatan-kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat dapat diakomodasi oleh partai politik dan kandidat pejabat publik di segala tingkatan. Pegiat Saksi Demorasi harus memiliki kemampuan pengorganisasian, komunikasi dan negosiasi yang baik,” jelasnya.

Beberapa aspirasi yang muncul selama MKD dan akan dinegosiakan dengan partai politik, antara lain; perlunya kebijakan pertanian yang mampu memberdayakan rakyat, perlunya jaminan harga energi yang murah untuk rakyat, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta kepemimpinan nasional yang memahami persoalan rakyat.

”SKI akan mendorong agar Posko Saksi Demokrasi dapat didirikan oleh SKI Wilayah, Daerah dan Cabang di seluruh Indonesia. Kita harus mengawal agar suara rakyat yang menginginkan perubahan ke masa depan lebih baik tidak dikhianati,” pungkas Raharja Waluya Jati. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.