Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mencatatnya terjadinya kemuduran serius perihal kualitas demokrasi di Indonesia.
Begitu kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto saat membuka Sekolah Demokrasi LP3ES Ke-5, Jumat (2/9).
Sekolah Demokrasi kali ini mengambil tema; “Membangun Dialog, Menghadirkan Substansi: Mengawal Demokrasi Indonesia Menuju 2024”. Peserta sekolah Demokrasi LP3ES tanggal 2-4 September 2022 saat ini diikuti oleh 100 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat yang lolos seleksi oleh LP3ES.
Menurut dia, Sekolah Demokrasi LP3ES diadakan berangkat dari keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia pada kurun 5 tahun terakhir. Meskipun memang kemunduran tersebut juga terjadi pada tingkat Global Democratic Resetion.
Dahulu, kata dia, demokrasi mengalami kemunduran karena kudeta mliter. Tetapi, hari ini demokasi mundur justru oleh mereka yang terpilih menggunakan mekanisme demokrasi, tetapi kemudian berbalik memunggungi demokrasi dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga : Jalin Sinergi, BRI Fasilitasi Layanan Perbankan Castrol Indonesia
“Salah satu penyebab utama mundurnya kualitas demokrasi karena semakin kuatnya oligarki. Yakni sekelompok orang kaya yang berkuasa kemudian membajak demokrasi untuk kepentingannya sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).
Menurut dia, semua kebijakan-kebijakan publik semisal UU Omnibus Law, revisi UU KPK, diadakan untuk memenuhi kepentingan elit dan oligarki. Bukan kepentingan publik. Menurut dia, Pakar Politik Robinson menyebutkan hal di atas terjadi karena state atau negara plus oligarki terlalu kuat, tetapi masyarakat sipil terlalu lemah.
“Padahal jalan demokrasi memerlukan kesimbangan kekuatan antara state dan oligarki dengan masyarakat sipil,” ujarnya.
Menurut Wijayanto, Sekolah Demokrasi dilakukan untuk memperkuat masyarakat sipil. Menurutnya, membangun demokrasi tidak hanya butuh masyarakat sipil, namun gabungan sinergi antara kekuatan kampus/akademisi, filsuf, jurnalis, LSM, dan semua pihak sipil untuk melakukan dialog.
“Masalahnya, saat ini kita kekurangan ruang untuk dialog,” ujarnya.
Baca juga : Cuaca Ekstrem Tingkatkan Risiko Dehidrasi, Ini Solusinya
Peneliti Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV), Ward Berenschot mengatakan, debat tentang kebijakan masih kurang intensif antara para calon atau kontestan politik dengan konstituen. Kebanyakan karena cara berpikir kedua pihak masih sangat tradisional.
“Misalnya, ide calon untuk menaikkan ekonomi rakyat, tetapi tidak ada solusi tentang cara dan kebijakan apa yang akan diambil untuk menaikkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dia juga menyoroti konflik lahan sawit milik perusahan dengan lahan milik masyarakat. Catatan Kementerian Kehutanan, terdapat 4000 konflik lahan di Indonesia saat ini. Di antaranya ada lebih dari 500 konflik kebun sawit vs masyarakat desa.
“Banyak konflik lahan berusia 9-10 tahun namun tanpa ada solusi apapun sebagai solusi,” ujarnya.
Dia juga menilai, masyarakat desa, sepertinya mengalami kehampaan hak. Sebuah situasi di mana masyarakat tidak mempunyai daya yang cukup efektif untuk membela kepentingannya dalam mempertahankan hak atas lahan yang dimilik yang dirampas secara tidak fair oleh perusahaan sawit.
“Di samping itu ada kendala lain dalam perolehan hak masyarakat yaitu, adanya proses perizinan yang sulit bagi masyarakat,” katanya.
Saat ini, banyak kebun yang bahkan sudah beroperasi di kawasan hutan yang sebetulnya terlarang. Ada 19 persen kebun berada di kawasan hutan. Namun negara tidak melakukan langkah-langkah efektif penegakan hukum.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
