Pengangkatan Enembe Jadi Kepala Suku Besar Berpotensi Timbulkan Kekacauan

RM.id  Rakyat Merdeka - Tokoh masyarakat Wambena Depapre Papua Septinus Yarisetouw khawatir, pengangkatan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua dapat menimbulkan kekacauan di bumi cenderawasih. Sebab, pengangkatan itu hanya klaim sepihak dan tidak melibatkan seluruh kepala suku.

Septinus menegaskan, pihaknya tidak mau menerima pengangkatan Enembe sebagai kepala suku besar seluruh tanah Papua. "Setiap suku di tanah Papua mempunyai adat sendiri, kepala suku dan ondoafinya yang berbeda," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (12/10).

Baca juga : Tolak Enembe Jadi Kepala Suku Besar Papua, Ini Komentar Cucu Marthen Indey

Dia menegaskan, pengangkatan Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua adalah hal mustahil. Hingga saat ini, pihaknya juga tidak pernah menerima pemberitahuan adanya upacara pelantikan Enembe sebagai kepala suku besar.

"Masyarakat Papua pantai terdapat sekian banyak kepala suku dan ondoafi sehingga tidak ada yang bisa mengklaim dirinya menjadi kepala suku besar. Karena hal tersebut juga berkaitan dengan silsilah keturunan," tegas Septinus.

Baca juga : Ondofolo Sosiri Sentani Tolak Wacana Enembe Jadi Kepala Suku Besar Papua

Pihaknya merasa khawatir dengan pengangkatan Enembe sebagai kepala suku besar pada akhirnya akan membuat kekacauan di tengah masyarakat. Menurutnya, status Enembe sebagai Gubernur Papua diakui masyarakat karena melalui aturan pemerintahan yang sah. Namun, Enembe secara adat tidak ada garis keturunan sehingga tidak diakui sebagai kepala suku.

Septinus pun menyarankan agar Enembe fokus saja pada masalah hukum, yang saat ini sedang berjalan di KPK. "Lukas Enembe harus berani jujur untuk berbicara sesuai kenyataan kepada KPK agar kasusnya tidak berkepanjangan dan membawa-bawa masyarakat Papua sebagai tameng," ucapnya.

Baca juga : Tokoh Wali Papua: Permintaan Pemeriksaan Enembe Di Lapangan Tak Manusiawi

Dia melanjutkan, adanya masyarakat yang berjaga di kediaman Enembe menandakan ada sesuatu yang salah. Sebab, apabila tidak bersalah, penjagaan seperti itu tidak diperlukan. "Seluruh masyarakat seharusnya percayakan semuanya kepada hukum dan tidak melakukan intervensi," tutup Septinus.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.