KSP: Perlu Percepatan Pencairan Dana PNBP

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong upaya percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fasilitas kesehatan (faskes) TNI, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, terdapat dua RS TNI yang menopang wilayah perbatasan dan pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yakni RS Tk. IV Wirasakti Kupang dan RS Tentara Atambua.

Hingga Oktober 2022, klaim PNBP faskes TNI AD di NTT tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah senilai Rp 40,6 miliar.

"Rumah Sakit TNI membantu menopang sistem kesehatan nasional yang sempat terguncang oleh pandemi Covid-19. Mereka tetap memberikan pelayanan walaupun proses administrasi pencairan dana PNBP masih tersendat," ujar Tenaga Ahli Utama KSP, dr. Noch Tiranduk Mallisa, dalam siaran pers, Minggu (16/10) 

Baca juga : Terima Pelimpahan Perkara, Kejaksaan Cari Tersangka Lain

Sementara itu, tersendatnya pencairan PNBP menyebabkan RS TNI AD di Kupang harus berhutang sebesar Rp 4,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Melalui serangkaian koordinasi yang dipimpin oleh KSP, disepakati bahwa Kemenkeu akan mencairkan dana PNBP, namun hanya senilai besaran utang RS TNI AD Kupang.

"Harus dipahami bahwa pencairan dana yang tersendat ini mengganggu operasional rumah sakit TNI, terutama yang berada di perbatasan dengan segala keterbatasannya. Dengan kelengkapan data yang telah diterima di lapangan, KSP akan menjembatani koordinasi percepatan pencairan dana PNBP dengan Kementerian/Lembaga terkait," imbuhnya.

Berdasarkan hasil verifikasi tim KSP di NTT pada Sabtu (15/10), pencairan dana PNBP yang tersendat ini berdampak pada pemenuhan hak keuangan tenaga kesehatan (nakes), kelengkapan alat-alat medis, hingga kelayakan gedung faskes TNI.

Baca juga : Sikat Wakil Jepang, Bobby Melaju Perempat Final

Padahal dua faskes TNI di NTT memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 3.000 prajurit beserta keluarganya.

"Selama ini ada pemahaman bahwa Rumah Sakit TNI berdiri sendiri, ini adalah pemahaman yang keliru. RS TNI adalah sub sistem kesehatan nasional yang fungsinya tidak hanya melayani prajurit TNI saja, tapi juga melayani masyarakat pada umumnya," imbuh Mallisa.

Untuk diketahui, salah satu alasan tersendatnya pencairan dana PNBP ini adalah kurangnya sosialisasi perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2016 menjadi PMK 110/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP.

Perubahan proses administrasi ini menyulitkan faskes TNI untuk melakukan penarikan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Baca juga : Kalahkan Wakil Senegara, Komang Melaju Perempat Final

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko sendiri memberikan perhatian khusus kepada percepatan pencairan total dana PNBP faskes TNI sebesar Rp 707 miliar.

Menurut Purnawirawan Panglima TNI tersebut, perlu ada diskresi dari pemerintah untuk mengkonversi dana PNBP sebagai hutang yang harus dibayarkan kepada faskes TNI.

Moeldoko juga mendorong reformasi kelembagaan faskes TNI menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sebab, dengan status faskes TNI saat ini, yakni Sub Satuan Kerja, proses pengajuan dan pencairan dana PNBP harus melewati birokrasi sangat panjang dan waktu yang lama.

"Kami berterima kasih kepada KSP yang telah memberikan perhatian khusus dan membukakan jalan agar faskes TNI bisa mendapatkan dana PNBP untuk kebutuhan operasional, sehingga kami bisa terus memberikan pelayanan kesehatan yang prima, khususnya bagi prajurit TNI dan masyarakat pada umumnya," ujar Irpus Kesad Brigjen TNI dr. Rahmat Saptono, Sp.OG. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.