Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah revolusi IT yang melanda dunia, nilai-nilai luhur Pancasila justru bisa menjadi filter peradaban mana yang baik mana yang buruk bagi masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri pada Symposium on State Ideology and Digital Humanities di kampus ITB, Bandung, Sabtu (5/11).
Dalam presentasinya yang berjudul “Masyarakat Digital dalam Paradigma Pancasila: Nasionalisme dan Internasionalisme dalam Revolusi IT”, Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sekumpulan nilai yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Baca juga : Niat Baik Firli Mau Diperkarakan
Ketika revolusi IT masuk dengan segala dampak baik dan buruknya, bangsa Indonesia secara alamiah akan menyaringnya dengan pedoman nilai yang sudah diyakini kebenarannya. "Hal itu bisa terjadi karena nilai-nilai Pancasila sudah embedded (menyatu) dan built-in (tertanam) dalam sanubari bangsa Indonesia," papar Djumala.
Selain Djumala, simposium juga menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Guru Besar Sejarah Islam UIN Semarang Prof Abdurrahman Mas'ud, Direktur CIDES Prof Andi Faisal Bakti, Direktur Pengkajian Kebijakan BPIP M Sabri, dan Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas Wariki Sutikno.
Simposium bertujuan untuk mengumpulkan masukan sebagai bahan penyusunan pedoman kebijakan membangun masyarakat 5.0 yang berparadigma Pancasila. Pada bagian lain presentasinya, Djumala menegaskan kembali keyakinannya bahwa Pancasila memang sudah teruji ketangguhannya dalam mengahadapi gejolak politik, baik dalam tataran nasional maupun internasional.
Baca juga : Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila Sebagai Paradigma IPTEK
Ketangguhan dan survival-nya dalam beradaptasi dengan segala cuaca politik global itulah yang menjadikan Pancasila sebagai “keimanan politik” bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam membangun Masyarakat 5.0 yang berbasis IT tingkat tinggi, Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Priden/Sekretaris Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia sudah pasti dihadapkan pada interaksi dan kerjasama dengan berbagai negara dunia.
Dalam konteks itu hendaknya semangat nasionalisme harus senantiasa jadi pegangan. Namun demikian, mengutip ajaran Bung Karno, Djumala mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah sikap menarik diri dari pergaulan internasional. Tapi justru berkembang dalam taman sari internasionalisme dengan mengindahkan kaidah-kaidah kemanusiaan.
Baca juga : BPIP Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Di Sidoarjo
Sebaliknya, ketika mengadakan kerjasama internasional, sikap bangsa Indonesia harus berpijak pada nasionalisme yang berakar kuat dalam jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Nasionalisme dan internasionalisme harus saling mengisi dan menguatkan.
Dalam keseimbangan nasionalisme dan internasionalisme inilah nasionalisme Indonesia menemukan bentuknya: nasionalisme yang berdimensi sosial-kemanusiaan. “Paradigma sosial-kemanusiaan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menyongsong Masyarakat 5.0," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
