Prof Didik: Negara Wajib Berikan Pelayanan Kesehatan Ke Rakyatnya

 Sebelumnya 
Menurut dia, masalah kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem ketahanan dan pertahanan suatu negara. Jadi mobilisasi kesehatan warga masyarakat dengan demikian tidak hanya untuk masalah kesehatan an sich. Tetapi bidang kedokteran dan kesehatan warga masyarakat menjadi bagian penting dari ketahanan dan pertahanan sebuah negara.

Saat ini, kata dia, harus disadari bahwa ancaman terbesar dari perang asimetris di bidang kedokteran terkait perang dengan senjata biologi, senjata kimia dan lainnya. Kasus maraknya gagal ginjal anak mungkin saja adalah bagian dari perang asimetri menggunakan senjata biologi, senjata kimia. 

“Serangan biologi berindikasikan dampak yang cepat, fatal dan massive. Karena itu masalah kesehatan masyarakat dan dunia kedokteran harus didukung oleh semua kalangan dan tidak bisa dibiarkan jalan sendiri,” katanya.

Baca juga : BUMN Farmasi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Indonesia

Menurut dia, dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia saat ini memang kekurangan tenaga medis dokter dalam jumlah banyak. Dari 270 juta penduduk, profesi dokter umum hanya ada 150 ribu orang. Jauh dari standar WHO yang menyaratkan 1 dokter untuk 1000 orang. 

Jika dihitung perbandingan, maka Indonesia masih kekurangan 120 ribu tenaga dokter. Sedangkan Fakultas Kedokteran kita hanya meluluskan 12.000 orang dokter per tahunnya. Jadi butuh 10 tahun untuk memenuhi tenaga 120 ribu dokter di Indonesia.

Pimpinan LP3ES, Gus Hamid mengatakan, kesejahteraan adalah bagian penting dari kepentingan umum yang akan berlangsung dengan baik jika negara memiliki orientasi yang besar terhadap kepentingan publik. Jika kebijakan negara keluar dari orientasi kepentingan publik maka bisa dipastikan kesejahteraan umum akan terabaikan.

Baca juga : Astra Berikan Pelatihan Kurikulum Merdeka Kepada 600 Guru Di Rote

“Oligarki akan mempengaruhi orientasi sisi bisnis dari kebijakan publik. Apabila tidak dijaga maka dikhawatirkan kebijakan negara akan bergeser dari orientasi publik. Jika itu terjadi maka bisa jadi aspek kesejahteraan publik di ataranya kesehatan masyarakat akan terabaikan,” bebernya.

Menurut dia, demokrasi sangat penting untuk menjaga kepentingan publik agar tetap beorientasi kepentingan publik. Jika demokrasi dijalankan dengan cara-cara yang kurang sehat maka akan menghasilkan kebijakan publik yang kurang sehat pula. Maka, menjadi kewajiban seluruh insan akademis kampus, dan peneliti serta aktivis untuk terus menjaga orientsi publik menjadi dasar dari sebuah kebijakan negara.

“Jika politik kesejahteraan masyarakat tidak berlangsung dengan baik, maka itu artinya negara telah kehilangan maka etisnya. Seperti misalnya masalah kesehatan warga yang merupakan hak dasar warga negara. Maka jika itu berlangsung dengan baik, maka tujuan etis dari sebuah negara telah kehilangan maknanya,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.