Bupati Meranti Nggak NKRI Harga Mati Nih

RM.id  Rakyat Merdeka - Nasionalisme Bupati Meranti, Muhammad Adil, patut dipertanyakan. Ancamannya bergabung dengan Malaysia jadi indikasi NKRI tidak diyakini sebagai harga mati.

Muhammad Adil, tidak bisa menahan emosinya. Dengan nada tinggi, dia men­gancam akan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa Pemerintah Indonesia tidak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.

“Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem,” kata Adil dalam video di akun YouTube Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Minggu (11/12).

Pernyataan itu disampaikan Adil da­lam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.

Baca juga : Omongan Bupati Meranti Menjurus Ke Makar

Adil tak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.

“Jadi, kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” katanya.

Adil kembali mempertanyakan ba­gaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.

“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebe­lah,” ujarnya.

Baca juga : Hidup Mati Messi Tergantung Hari Ini

Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti angkat senjata untuk menyele­saikan hal ini.

“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di mahkamah,” ucap Adil.

Dalam kesempatan itu, Adil sempat menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan. Pernyataan ini dia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti.

“Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel. Namun, pada 2022 ini, DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel,” beber dia.

Baca juga : Tegas, Ganjar Pranowo Awasi Pj Bupati Biar Nggak Neka-Neka

Adil mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada 2023.

“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar AS per barel,” kata Adil.

Adil mengaku sampai mengejar orang dari Kemenkeu hingga ke Bandung untuk mendapat penjelasan.

“Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan,” kata Adil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.