Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Krisis Dokter Spesialis, John Riady Dukung Program Menkes

Kamis, 15 Desember 2022 21:01 WIB
Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady/Ist
Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” yang ditujukan kepada para tenaga dokter spesialis lulusan luar negeri, merupakan langkah positif.

“Langkah Pemerintah sudah tepat, mengingat persoalan kualitas kesehatan nasional sangat bergantung pada jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia,” kata Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) John Riady, Kamis (15/12).

John mengakui, sistem kesehatan nasional hingga kini masih kekurangan tenaga dokter. Khususnya dokter spesialis.

Dalam banyak hal, menurut John, sistem kesehatan nasional secara perlahan-lahan memang harus berbenah, sehingga dapat melewati masa sulit seperti pada masa pandemi Covid-19.

Sementara, problem nyata di lapangan seperti rasio ranjang, jumlah dokter dan dokter spesialis masih membutuhkan perhatian khusus, seiring bertumbuhnya populasi.

“Kami berterima kasih Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis berhasil memulangkan beberapa dokter spesialis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujar John.

Baca juga : Inggris Vs Prancis, Jangan Cuma Fokus Sama Mbappe

Dia menilai, strategi Pemerintah perlahan-lahan akan mentransformasi sistem kesehatan nasional. Sehingga tidak lagi ada cerita berbondongnya masyarakat berobat ke luar negeri untuk mencari layanan spesialis yang mumpuni.

Saat ini, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, setiap tahun devisa yang hilang akibat banyaknya masyarakat berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp 110 triliun.

“Ini mencerminkan bukan layanan kesehatan nasional yang buruk, melainkan belum memenuhi seluruh kebutuhan pasien di dalam negeri. Dan, sangat mungkin disebabkan juga ketersediaan dokter spesialis yang terbatas,” kata John.

Dia menyarankan, program adaptasi dokter spesialis tamatan luar negeri yang digulirkan Pemerintah harus berkesinambungan. Cara lainnya, agar kebutuhan dokter spesialis teratasi secara jangka pendek, yakni dengan membuka perizinan praktik bagi dokter spesialis dari luar yang bisa memberikan banyak manfaat.

“Setidaknya sebagai jump start saja, dan melakukan transfer pengetahuan. Selebihnya harus ditempuh solusi jangka panjang seperti dilakukan ekosistem kesehatan yang dimiliki Lippo Group,” kata John.

Sebagai pelaku industri kesehatan sejak mendirikan SILO pada 1992, Lippo Group serius menggarap ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir.

Baca juga : Kementerian ESDM Apresiasi Dunia Usaha Dukung Pengembangan EBT

Sejak semula, pihaknya memikirkan rencana jangka panjang mengembangkan industri kesehatan nasional dengan pendirian rumah sakit, yang dibarengi juga dengan keberadaan Fakultas Kedokteran UPH.

“Ini berhasil meningkatkan produksi dokter. Dan dokter spesialis yang diberikan beasiswa, mereka bisa berkarier jangka panjang di SILO,” kata John.

John mengaku, tidak melebihkan keberhasilan SILO yang kini memiliki jaringan 40 rumah sakit di 27 provinsi. SILO juga rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan Gleneagle Hospital Singapore dan mendapatkan akreditasi Joint Comission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.

Dalam pandangannya, persoalan krisis dokter spesialis harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan Pemerintah, swasta, bahkan jaringan rumah sakit BUMN yang kini telah menjadi Holding di bawah Pertamedika.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan, program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” akan menambah jumlah dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.

“Program ini membuka jalan bagi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk berbakti di Indonesia, tanpa mengurangi kompetensi dan kualitas para dokter,” kata Budi.

Baca juga : PAN Dan PKS Panas Dingin

Budi mengatakan, kebijakan Pemerintah ini seiring dengan kepemilikan rasio dokter spesialis di Indonesia, yang terbilang rendah. Berdasarkan standar WHO, rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000, sedangkan di Indonesia baru berkisar 0,46 per 1.000 penduduk, terendah ketiga di ASEAN.

Menurut Budi, Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga spesialis. Strategi ini menandakan  perhatian besar Pemerintah terkait pemerataan dan penguatan sistem kesehatan nasional.

“Dengan semakin merata dan kuatnya sistem kesehatan nasional, industri kesehatan akan mampu diandalkan masyarakat,” ujar Budi.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.