Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp 23,80 triliun untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Komponen pembiayaan antara lain bersumber dari kerja sama PAM Jaya dengan swasta, PT Moya Indonesia.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemenuhan kebutuhan air bersih kepada warga merupakan perintah Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air Tahun 2019 Pasal 6.
Dijelaskannya, dalam Pasal 6 dinyatakan, negara menjamin hak rakyat atas air untuk kehidupan yang sehat dan bersih. Kemudian jumlahnya cukup, kualitasnya baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Baca juga : Maruarar Sirait Dukung Erick Thohir Jadi Ketum PSSI
Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelontorkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga.
“Dampak positif (subsidi-red) dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” kata Heru di Jakarta Senin (14/11).
Subsidi air, lanjutnya, ikut menjaga lingkungan hidup karena penggunaan air tanah menjadi berkurang.
Baca juga : Ganjar Dukung Putra Jokowi
“Kita mesti wujudkan kelestarian, tarif yang setara dan kualitas hidup yang merata,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target itu, Pemprov DKI merencanakan beberapa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan, pembangunan SPAM membutuhkan total investasi Rp 23,80 triliun untuk periode 2023-2027.
Rinciannya, SPAM Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu (2023-2024) dengan kebutuhan investasi Rp 2,10 triliun. Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) untuk tahap dua (2023-2027) sebesar Rp 13,8 triliun. Lalu, SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp 8,32 triliun (2023-2027).
Baca juga : MMS Group Indonesia Dukung Program Net Zero Emission
“Untuk kebutuhan investasi Rp 2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiayaannya melalui bundling dengan swasta, PT Moya Indonesia. PKS (perjanjian kerja sama) telah ditandatangani,” ungkapnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
