Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Minta KPK Jangan Sering OTT

Luhut Panen Kritik

Rabu, 21 Desember 2022 06:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024. (Foto: Dok. Kemaritiman).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024. (Foto: Dok. Kemaritiman).

 Sebelumnya 
Mantan Ketua KPK Abraham Samad bereaksi. OTT yang kerap dilakukan KPK merupakan hal yang wajar. Alasannya, OTT merupakan bagian dari upaya law enforcement atau penegakan hukum sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) KPK.

“Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan,” ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Aplikasi Cek Pemilu 2024, kemarin.

Baca juga : Daerah Jangan Persulit Investor

Namun lain halnya bila OTT disalahgunakan untuk kepentingan lain. “Itu mungkin yang jadi problem,” tambah Abraham.

Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab, masih menjadi bagian dari law enforcement. “Kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem menurut saya,” tuturnya.

Baca juga : Selain Wakil Ketua DPRD Jatim, KPK Juga Tangkap 3 Orang Lainnya

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyindir Luhut. “Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jangan-jangan dianggap tidak penting?” kata Novel seperti dilihat di akun Twitternya.

Sementara, anggota Komisi III DPR Habiburokhman memandang maksud Luhut sebaiknya baik. “Kalau saya baca lengkap maksud beliau bagus yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi. Jadi kalau semua proses pengadaan dan pelayanan sudah didigitalisasi, maka semakin minim peluang penyimpangan,” ujarnya.

Baca juga : Mahfud MD: Jangan Sebut Lagi Korupsi Sebagai Budaya

Sementara, netizen menganggapnya sebagai bentuk nyenengin koruptor. “Itu maksudnya Menko LBP gimana ya? Boleh korup?” tanya @BNatawijaya. “Pemimpin macam apa ini yang terkesan membenarkan dan membolehkan praktik korupsi kabinet kerja Pak Presiden sehat? Kok bisa yang kaya begini masuk itungan,” kritik @Bee_boy221.

“Dari statement tersebut, sebaiknya KPK perlu cek lord Luhut. Apa maksud perkataannya begitu? Jangan anggap korupsi boleh yang penting pembangunan berjalan juga,” usul @kis45_. “Semakin jelas kenapa orang-orang kaya Bang Novel disingkirkan dari KPK,” pungkas @nyana_ruasno. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.