Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ungkap Titik Rawan Korupsi Haji

KPK Kasih Kode Keras Nih...

Rabu, 25 Januari 2023 06:45 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara).
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara).

 Sebelumnya 
Netizen mengingatkan, yang diung­kapkan Firli Bahuri merupakan kode keras dari KPK yang akan menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Sebelumnya, KPK juga pernah menan­gani kasus korupsi pelaksanaan ibadah haji 2010-2013.

Akun @IwanKurus8 mengata­kan, mark up itu artinya sengaja dibikin lebih mahal dari semestinya. Sehingga, ini kejahatan abuse of power, bukan hanya cuma kejahatan korupsi.

Menurut @Partikelirs, yang diungkap­kan Firli merupakan kode keras dari KPK. Sesungguhnya, lembaga penegak hukum itu sudah bisa bergerak untuk menyelidiki dugaan korupsi haji tersebut. “Itupun kalau KPK ada niat,” kata dia.

Berita Terkait : Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Dan Aliran Dana Ke KKB Lukas Enembe

Akun @fxnetizen meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dana haji. Sebab, temuan KPK ini parah karena ada dugaan kuat dana haji di-mark up secara ugal-ugalan.

“KPK harus segera menyelidiki sampai tuntas masalah ini. Apalagi biaya haji naik hingga dua kali lipat tahun ini,” de­sak @thraneaeny.

Akun @Arifal522 berharap, KPK men­gusut dugaan pos-pos haji yang rawan Korupsi untuk diusut tuntas. Apalagi biaya haji di Arab Saudi sudah turun 30 persen dari tahun sebelumnya.

Berita Terkait : Selidiki Dugaan Korupsi Formula E, KPK Terkendala Hal Ini

“Tapi, (Menag) Menteri Agama malah menaikkan 100 persen, tidak masuk akal,” ujar @Arifal522. “Tolong KPK diusut tuntas, agar tidak lagi ada yang main-main dengan ibadah rakyat kecil,” pinta @AhmadMu825.

Akun @fallbreath meminta KPK mengawasi dana haji dan langsung me­nangkap saja yang bersalah. Yang pent­ing, jangan dipublikasikan, khawatir para koruptor tiarap.

Menurut @sepsince96, Pemerintah paling benar adalah tidak usah ikut cam­pur masalah haji. Urusan haji sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta saja.

Berita Terkait : Tilang Kendaraan Kembali Ke Manual Nih...

“Wajar bila haji dipegang oleh Pemerintah karena ini berkaitan dengan jatah kuota setiap negara setiap tahun­nya. Apalagi, setiap tahun jumlah yang daftar selalu melebihi kuota,” tandas @mulyanamul. ■