Mahfud: Tak Ada Upaya Jegal Anies

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahfud MD menepis desas-desus adanya upaya menjegal Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024. Mahfud memastikan, tidak ada upaya tersebut. Untuk meyakinkan publik, Menko Polhukam ini bahkan berani menjadi jaminan.

Jaminan ini disampaikan Mahfud saat menceritakan perbincangannya dengan Denny Indrayana, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Denny bicara banyak hal. Termasuk soal pengakuan Denny yang mendukung Anies di Pilpres 2024.

Dalam perbincangan ini, Mahfud dua kali menegaskan siap menjadi jaminan. Pertama, soal penyelenggaraan Pemilu 2024. Kedua, soal desas-desus upaya penjegalan Anies.

Dalam obrolan itu, Denny bertanya ke Mahfud, apakah Pemilu 2024 bakal terselenggara. Mahfud menyatakan, ya. Mahfud menyatakan sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menyiapkan Pemilu 2024 dengan baik.

“Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat, kemudian kepada saya. Lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani, dan Kepala BIN," terang Mahfud, kepada wartawan, di kantornya, kemarin.

Baca juga : Mahfud Sayang Bharada E

Mahfud lalu menerangkan pembagian tugas untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu. Dirinya ditugasi mengkoordinir selalu Menko. Mendagri Tito Karnavian ditugaskan mengorganisir politiknya. Menkeu Sri Mulyani ditugaskan menyiapkan dananya. Sedangkan Kepala BIN Budi Gunawan ditugaskan memitigasi aspek keamanan dan persoalan lainnya.

"Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya. Kalau di luar ada itu, saya tidak tahu. Itu urusan politik. Kalau bagi saya, itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan," tegas Mahfud.

Soal pengakuan Denny mendukung Anies, Mahfud memastikan tidak melarang apalagi sampai menghalang-halangi. Sebab, hal itu merupakan hak Denny untuk menentukan pilihan politiknya.

"Saya bilang, hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Denny yang masih kurang yakin, lalu menyinggung dugaan kasus korupsi Formula E yang kini digarap KPK. Mahfud pun menegaskan, urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik. Mahfud bahkan meminta kepada KPK untuk tidak melapor ke pemerintah jika sedang menggarap seseorang. Tujuannya, agar penegakan hukum itu objektif. Tidak ada tuduhan melindungi seseorang atau menjegal seseorang.

Baca juga : Satu Kaki Setan Merah Ke Puncak Piala Liga Inggris

“Tidak ada kita minta (KPK) melapor ke Presiden ini harus dijegal. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," tegas Mahfud.

Mendengar pernyataan Mahfud, Koalisi Perubahan senang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, omongan Mahfud merupakan arahan dari Presiden. Sehingga, siapapun yang menghormati Jokowi dan menghargai Mahfud harus mendengarkan. Tidak lagi berinisiatif yang justru menentang.

Arahannya itu tentunya berlaku untuk semua, baik TNI/Polri, intelijen, kepala daerah, ASN, dan pendukung Jokowi. "Jangan lagi ada upaya ganggu-ganggu. Kalau baru niat, hilangkan niat itu. Jangan karena kami elemen perubahan, di luar pemerintahan, ada upaya mengganggu lagi. Kan sudah ada jaminan," ucap Herzaky.

Ia berharap, tak ada lagi upaya teror ketika Anies ingin menyapa masyarakat. Seperti misalnya membiayai orang atau kelompok tertentu untuk menolak Anies. Meski dianggap remeh, hal itu akan mengganggu demokrasi.

"Jangan sampai malah melakukan tindakan yang menentang Presiden. Nanti Presiden dibilang lips service. Karena bagi kami, menteri nggak bisa berinisiatif pribadi. Apa yang disampaikan menteri, itu arahan Presiden," ucap Herzaky.

Baca juga : Mahfud Tak Bisa Intervensi Hakim

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini pernyataan Mahfud. Kata dia, sudah semestinya tidak ada upaya saling jegal. Yang harus dilakukan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan melayani rakyat. "Kita pegang dan kawal pernyataan Pak Mahfud," ajaknya.

PKS tidak mau menanggapi rumor atau isu rencana buruk siapa pun. Kata Mardani, cukup merapatkan barisan, dan semua makar bakal tertolak. Memang dalam politik selalu ada pertarungan. Namun, semua harus bertarung dalam melayani rakyat, bukan saling jegal kandidat. "Jika ada yang seperti itu, kita ajak publik untuk sama-sama memerangi skenario jahat itu," pesannya.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, seharusnya omongan Mahfud bisa dipegang. Dia menilai, ada dua tokoh perubahan yang terdapat di internal dan eksternal pemerintahan.

"Di eksternal itu pemimpin tokoh perubahan ya Anies Baswedan. Kalau di internal itu Mahfud MD. Jadi kalau Mahfud bilang tidak ada upaya penjegalan Anies, ya saya percaya itu. Dan mudah-mudahan itu dibuktikan dan terbukti," pungkas Hensat.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.