Tunggu Laporan, KPK Bakal Telaah Dugaan Aliran Duit Suap Ismail Bolong Ke Petinggi Polri

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu laporan masyarakat untuk mengusut dugaan adanya aliran uang suap dari Ismail Bolong terhadap petinggi Polri.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, komisi antirasuah memerlukan peran masyarakat dalam mengusut dugaan tersebut. 

"Oleh karena itu, silakan, kami mengajak masyarakat bila kemudian menemukan dugaan tindak pidana korupsi, laporkan pada KPK. Pasti akan kami tindaklanjuti dengan verifikasi telaahan proses administratifnya," ujar Ali, Senin (6/2).

Diingatkan Ali, setiap penanganan perkara yang dilakukan KPK pasti diawali dari laporan masyarakat.

"Pintu masuk KPK untuk melakukan verifikasi, telaah, pengayaan informasi, itu dibutuhkan," bebernya.

Baca juga : Geruduk Gedung Merah Putih, Massa Aksi Desak KPK Tak Pandang Bulu Tuntaskan Kasus Suap Ismail Bolong

"Ini perlu kami sampaikan ya, ketika melaporkan dengan data awal, kemudian uraian fakta dugaan tindak pidananya, itu aja cukup. Sehingga KPK akan proaktif melakukan pengayaan pada informasi awal itu," imbuh Ali.

Sebelumnya, pada Kamis (2/2) lalu Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) mendesak KPK mengusut dugaan aliran suap Ismail Bolong. Orasi demonstrasi dilakukan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Kedatangan kami hari ini sebagai bagian dari kelanjutan aksi sebelumnya yang menuntut agar KPK tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini," kata Ketua PPK Dendi Budiman.

Dendi menyinggung kasus ini merugikan banyak hal, bukan hanya ekonomi tapi juga lingkungan. Lagipula, praktik suap tambang sering terjadi dan bukan barang baru.

Karenanya KPK didesak mengusut kasus suap yang diduga diberikan Aiptu Ismail Bolong ke sejumlah petinggi Polri. Termasuk, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Baca juga : KY Tunggu Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Hakim Dalam Vonis Kasus KSP Indosurya

"Ada kerugian yang tidak bisa dihitung yaitu kerusakan alam dan lingkungan," tegasnya.

"Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya," sambung Dendi.

PPK mengaku siap menggelar aksi besar-besaran jika kasus suap itu tak segera diusut.

"Tidak hanya di KPK, kami juga akan menggelar aksi di Mabes Polri," tegasnya.

Kasus dugaan setoran dari bisnis tambang ilegal di Kaltim menjadi perhatian publik setelah Ismail Bolong membuat testimoni melalui video.

Baca juga : Belum Penuhi Unsur Pidana, KPK Setop Usut Dugaan Suap Ferdy Sambo Ke Pegawai LPSK

Ismail mengakui, sejak Juli 2020 hingga November 2021 menjalankan bisnis pengepul batu bara hasil tambang ilegal di daerah Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam sebulan dia mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Terkait dengan kegiatan yang saya lakukan saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim yaitu ke bapak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar," kata Ismail Bolong.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.