Eks Napiter Minta Penguatan Wawasan Kebangsaan & Keagamaan Moderat Secara Berkala

RM.id  Rakyat Merdeka - Penguatan wawasan kebangsaan dan keagamaan menjadi kunci untuk menyukseskan program deradikalisasi terhadap mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme (napiter). Karena itu, sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan dan keagamaan kepada mitra deradikalisasi harus terus agar program deradikalisasi berjalan baik dan berhasil ‘menyembuhkan’ para mantan napiter.

Untuk itulah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan bersama mitra deradikalisasi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kegiatan tersebut digelar Subdit Bina Masyarakat, Direktorat Deradikalisasi BNPT bekerjasama dengan stakeholder terkait yaitu Densus 88, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Barat, Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, Kodim Tasikmalaya, BIN Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya, Baznas, dan MUI Kota Tasikmalaya. 

Sebanyak 19 orang mitra deradikalisasi yang tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya mengikuti dialog keagamaan bersama Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid didampingi Kasubdit Bina Masyarakat Kolonel Pas Sujatmiko. Mitra deradikalisasi tersebut tergabung dalam perkumpulan yang bergerak secara aktif dalam bidang pencegahan penyebaran paham radikal terorisme yaitu Yayasan Ansharul Islam yang digawangi Anton Hilman dan kawan kawan.

Pada kesempatan itu, para mitra deradikalisasi atau mantan napiter yang kini telah kembali ke masyarakat berharap BNPT bisa terus memberikan penguatan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan moderat. Itu sangat penting untuk membantu mitra deradikalisasi mengikis ideologi terorisme yang pernah dianutnya.

Baca juga : Menko Muhadjir Sebut Pemerintah Terus Kejar Target Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Secara Merata

Salah satu mitra deradikalisasi, M Taufik, mengharapkan bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala. Sehingga para mitra deradikalisasi dapat melakukan dialog dan bertukar pikiran terkait wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan. Ini penting agar para mitra deradikalisasi benar-benar sembuh dari ideologi radikalisme dan terorisme yang pernah mereka anut, sekaligus kembali tulus mencintai tanah air Indonesia.

“Masih banyak mantan napiter yang membutuhkan materi wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang lebih moderat,” ujar Taufik, seperti keterangan yang diterima redaksi, Jumat (31/3).

Hal serupa dikatakan mitra deradikalisasi Gilang. Menurutnya, selama ini kelompok Islamis memiliki kesulitan untuk menjelaskan korelasi hukum negara di Indonesia dengan syariat Islam. 

Menanggapi harapan mitra deradikalisasi itu, Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) KH Utawijaya menyampaikan lima langkah seseorang dapat memahami hubungan antara hukum negara dan hukum Islam.

Baca juga : Warga Kompak Bangun 8 Poskamling Bergambar Ganjar

“Pertama, seseorang harus memiliki kesadaran wujud bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan nama dan segala macam hal yang berbeda. Kedua, kesadaran wujud akan berimbas kepada kesadaran privat atau pribadi bahwasanya saya lahir di Indonesia, beragama Islam, dan ditakdirkan oleh Allah untuk beragama Islam,” kata Kiai Utawijaya. 

Ketiga, kesadaran privat akan berpengaruh terhadap kesadaran publik yaitu sadar bahwa dia tinggal di ruang publik, yaitu berada di tengah-tengah orang yang memiliki agama atau keyakinan, golongan dan suku bangsa yang berbeda.

Keempat, esadaraan publik terwujud saat mereka mampu menerima dan menghargai perbedaan (toleransi). “Kesadaran publik yang terwujud akan menyentuh dan menuju kepada kesadaraan sistem yaitu menyadari bahwa tengah berada dalam sistem NKRI yang mana sejak tahun 1945 telah memiliki 4 konsensus kehidupan berbangsa dan benegara,” tuturnya. 

Kelima, saat kesadaran sistem sudah dapat diterima akan membentuk kesadaraan religi bahwa apa yang dilakukan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Baca juga : 57 Mitra Deradikalisasi di Jateng Dibekali Wawasan Kebangsaan oleh BNPT

Sementara, Ahmad Nurwakhid mengharapkan, para mitra deradikalisasi menjadikan puasa Ramadan sebagai momentum untuk memupuk toleransi antarsesama dan menjadi salah satu langkah untuk menggelorakan sikap anti terhadap kekerasan. 

“Saat menjalankan ibadah puasa Ramadan tidak perlu untuk melakukan kegiatan sweeping dengan menutup tempat-tempat makan. Karena pada dasarnya puasa adalah upaya untuk menenangkan hati dengan mengontrol diri dan hawa nafsu. Sehingga puasa dapat menjadi media untuk menambah pahala baik yang berpuasa maupun tidak,” ucapnya.

Nurwakhid menambahkan, Pancasila bukan agama dan tidak akan mengganti agama. “Pancasila adalah dasar negara, ideologi pemersatu bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya nusantara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan perintah Allah, di dalamnya merupakan substansi dalam beragama,” jelasnya.

Ketua Baznas Tasikmalaya H Nasihin menambahkan pentingnya untuk memahami falsafah dan ideologi dasar berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan kristaliasai syariat dan nilai-nilai agama. Sehingga Ramadan ini dapat menjadi salah media untuk untuk menanamkan nilai-nilai moderat dalam hubungan lintas agama.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.