Mahfud MD: Berbeda Pilihan Tak Harus Bermusuhan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para ulama dan pengasuh Pondok Pesantren se-Madura yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra) ikut menjaga moral bangsa dan menjaga proses pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini ditegaskan Mahfud saat diminta menyampaikan orasi kebangsaan bertema Berkhidmat Bersama dari Madura untuk Indonesia yang berlangsung di Pamekasan, Sabtu (27/5).

"Mari gunakan Pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita yang bagus. Tidak usah bermusuhan satu sama yang lainnya meski beda pilihan," papar Mahfud.

Baca juga : Ustadz Sahabat Ganjar Gelar Pelatihan Bilal Mayit Di Medan

Mahfud meminta para ulama ikut mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah hanya karena masalah politik elektoral.

"Kalau anda mendukung si A dan yang satunya dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Karena apa? Karena sama-sama mencari pemimpin yang baik," pesan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga meminta siapapun yang terpilih pada Pemilu 2024, diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berdemokrasi dan berkonstitusi.

Baca juga : Halal Bi Halal MUI, Mahfud Duduk Bareng Puan Maharani

"Siapapun yang menang harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi, karena Pemilu itu mencari pemimpin bukan cari musuh," tegas Mahfud.

Pemerintah yang sah, lanjut Mahfud, harus diikuti menurut syar’i. Melawan Pemerintah yang sah adalah makar. Itu sebabnya menurut Mahfud, negara harus dijaga.

"Protes terhadap kebijakan Pemerintah boleh, tapi jangan sampai menyebabkan lumpuhnya Pemerintahan dan negara. Karena kalau negara runtuh rakyat yang sengsara," tegas Mahfud.

Baca juga : Rakyat Palestina Pilih China Jadi Juru Damai

Mahfud yang dikenal memiliki kedekatan dengan para pengasuh pesantren di Madura ini mempersilakan masyarakat mengkritik keras jika ada kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara.

"Tetapi ingat, setiap pemberontakan melahirkan kesengsaraan pada rakyat. Kalau ingin memprotes kebijakan Pemerintah silakan. Itu di bawah perlindungan saya sebagai Menko Polhukam. Tapi dengan cara yang tak melanggar hukum," tegas Mahfud. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.