Hartanya Melonjak, Irna Narulita Pastikan Tak Ada Penambahan Aset

RM.id  Rakyat Merdeka - Bupati Pandeglang Irna Narulita memberikan klarifikasi mengenai peningkatan harta kekayaannya dalam Laporan Hata Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor ke KPK. Sebelumnya, LHKPN Irna banyak disorot warganet karena ada peningkatan sebesar Rp 15 miliar dalam dua tahun terakhir.

Dalam LHKPN yang disetor Irna Februari 2023, harta Irna tercatat sebesar Rp 62,5 miliar. Sedangkan pada LHKPN periode 2021, harga Irna baru Rp 48,6 miliar.

Bupati wanita pertama di Pandeglang ini menyatakan sangat memaklumi setiap aspirasi wargan. Namun, supaya tidak menjadi prasangka buruk, Irna merasa wajib memberi penjelasan terkait harta kekayaan miliknya.

Baca juga : Warganet Lapor Jokowi, Jalan Rusak Juga Ada Di Jawa Tengah

“Jadi, Ibu harus menjelaskan bahwa harta atau aset yang Ibu miliki sudah dilaporkan ke LHKPN KPK,” kata Irna, Senin (8/5).

Menurut Irna, dalam harta kekayaannya yang tercatat Rp 62,5 miliar di LHKPN KPK, asetnya tetap. Tidak ada penambahan. Yang bertambah adalah nilainya, karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini tinggi atau naik.

“Tetap tidak ada yang nambah. Satu aset pun tidak ada yang nambah. Ya hampir Rp 23 miliar tahun 2015 dengan sampai sekarang tetap, dan yang bertambah itu hanya nilainya saja,” terangnya.

Baca juga : Pasca Lebaran, Kemendag Pastikan Harga Sembako Tetap Stabil

Ia mencotohkan, kondisi harga tanahnya saat ini dengan pembelian tanah pada beberapa tahun lalu. “Contoh, kalau misalkan tanah. Ibu beli 25 tahun lalu Rp 20 ribu (per meter persegi), Ibu belum melakukan penyesuaian dan Ibu harus laporkan penyesuaian tersebut. Kan Ibu nggak boleh bohong. Harga tanah sekarang sudah ada yang Rp 1 juta-Rp 2 juta. Kalau Ibu bohong, salah lagi, jujur jadi pertanyaan,” ujarnya.

Irna mengaku wajib menjelaskan bahwa semua asetnya masih tetap dan tidak ada penambahan satu pun. “Ibu mengucapkan terima kasih atas saran masukan dari anak-anak warga masyarakat. Masukan yang sangat berharga," ucapnya.

Terkait LHKPN aset sebelum menjadi bupati dan setelah menjadi bupati sampai Mei 2023, ia sekali lagi menegaskan, tidak ada penambahan aset. Peningkatan nilai karena menyesuaikan harga aset atau tanah yang harus disesuaikan dengan nilai/harga terkini di pasaran dengan berkonsultasi ke Dinas Pendapatan Pajak Daerah Pandeglang yang mengetahui NJOP setiap tahun.

Baca juga : Mahfud: Nggak Ada Yang Malu Dan Takut

Terkait program pembangunan di Pandeglang, ia memastikan terus berproses. Sempat terkendala dua tahun karena Covid-19 pada 2020-2021, setelah itu digelar program Jakamantul alias Jalan Kabupaten Mantab Betul kurang lebih 57 km. Menurutnya, itu perlu juga diapresiasi. "Yang belum terbangun mohon kesabarannya, pembagunan terus berproses," ucapnya.

Untuk infrastruktur kesehatan, kata Irna, dari 36 Puskesmas, dilakukan rehab/pembangunan ulang di 27 Puskesmas. "Begitu pula dengan pembangunan ruang kelas baru, irigasi pertanian, infrastruktur perikanan, kemudahan perizinan berusaha/berinvestasi, pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan permodalan sosial, dan seterusnya,” papar Irna.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.