Dark/Light Mode

Soal Bayar Tebusan Pilot Susi Air Ke KKB, Mahfud: Yang Penting Selamat

Kamis, 6 Juli 2023 08:25 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Instagram Mahfud)
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Instagram Mahfud)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tak ingin ambil risiko dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens. Pemerintah bersedia membayar uang tebusan yang diminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang penting Philips selamat.

Mahfud menerangkan, saat ini, proses pembebasan Philips dari sanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya sedang berjalan. "Semua masih dalam proses. Yang penting satu, pilot itu harus selamat," tegas Mahfud, di Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerangkan, meski harus membayar uang tebusan, TNI dan Polri telah bertindak profesional. Untuk menjaga harga diri bangsa, penyelamatan pilot berpaspor Selandia Baru itu tidak melibatkan ada campur tangan asing. "Sekarang terus berproses," imbuh Mahfud.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan, rencana pembayaran uang tebusan yang diminta KKB tidak akan menjadi preseden buruk. Sebab, hal itu dilakukan semata-mata untuk keselamatan Philips dan warga sekitar.

"Kita lebih pada kemanusiaan. Kemanusiaan kan nggak ada harganya. Nggak bisa dihargai berapa pun apabila menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik pilot maupun warga sekitar," kata terang Yudo.

Baca juga : Teroris Papua Kebanyakan Caper

Untuk proses negosiasi, dia mempercayakan kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge. Saat ini, Edison berapa di Wamena, menyiapkan pesawat ke daerah yang disepakati dengan Kagoya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Kagoya memang meminta uang tebusan saat bernegosiasi dengan Satgas Ops Damai Cartenz. Namun, belum ada kesepakatan nilai yang harus diberikan untuk membebaskan Philips.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berpesan kepada Edison, uang tebusan untuk membebaskan Philips tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar. Jika lebih dari itu, tidak boleh dikasih.

Untuk proses pembebasan, pihaknya meminta peran keluarga Kagoya, tokoh adat, dan tokoh agama, Papua turut membantu. "Mudah-mudahan dengan bantuan dari berbagai pihak, sandera tersebut dilepaskan," harap Fakhiri.


Dia memastikan, yang dikabulkan dari permintaan Kagoya Cs hanya uang tebusan. Untuk dua permintaan lain, yaitu Papua merdeka dan senjata, tidak akan dikabulkan.

Baca juga : Nivea Harumkan Pelosok Indonesia dari Bau Keringat Yang Tak Sedap

Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebut, saat ini Edison tengah berkomunikasi dengan Kagoya. Pihaknya berharap, proses negosiasi berjalan lancar.

Pakar intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta setuju dengan negosiasi pembebasan Philips. Hanya saja, dia berpesan agar Pemerintah mempertimbangkan dampak negosiasi tersebut.

Dia menegaskan, negosiasi tersebut cukup untuk menjamin keselamatan Philips semata. Bukan menjadikan KKB setara dengan Pemerintah. Apalagi memenuhi syarat-syarat yang diajukan Kagoya Cs.

Sementara, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono kurang sepakat dengan kebijakan Pemerintah membayar uang tebusan kepada teroris Papua untuk membebaskan Philips. Namun, ia memahami bahwa keputusan itu telah mempertimbangkan banyak perhitungan. Apalagi, sudah terlalu lama Philips disandera.

"Ini adalah kebijakan yang harus diputuskan. Mungkin ini cara terbaik," kata politisi Partai Golkar itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Mahfud Jamin Hak Belajar Para Santri

Kendati demikian, Dave tetap meminta agar TNI, Polri, dan penegak hukum bertindak secara tegas kepada siapa saja yang hendak merongrong NKRI. 

Di tengah proses negosiasi ini, justru muncul peristiwa penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kemarin. Anggota KKB menyerang pos Yonif Para Raider 330/Tri Dharma. Prajurit Yonif Para Raider 330/Tri Dharma pun membalas tembakan itu.

Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membenarkan adanya penyerangan ini. "Ya ada penembakan ke pos," katanya, saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Yonif Para Raider 330/Tri Dharma yang kini bertugas di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, merupakan batalyon pemukul Kostrad di bawah naungan Brigade Infanteri Para Raider 17/Sakti Budi Bhakti, Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.