Tragedi Kudatuli Belum Tuntas, Hasto Sebut Pelanggaran HAM Berat

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Tragedi Kudatuli pada tanggal tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan hanya ada lima korban dari tragedi tersebut.

Hal itu disampaikan Hasto di acara Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 "Gerbang Demokratisasi Indonesia" yang digelar di Kantor DPP PDIP, Kamis (27/7).

Hasto menyampaikan bahwa dalam suatu komunikasi spiritual, ditemukan informasi bahwa ada 104 nyawa yang hilang dalam tragedi itu.

"Dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang," kata Hasto dilansir Antara, Kamis (27/7).

Ia berharap, aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi ini bisa segera diungkap. Agar bisa menjadi pelajaran dan tidak ada lagi kekuasaan yang menindas di masa depan.

Baca juga : Top! Pertamina Kembali Sabet Dua Penghargaan Internasional

"27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Hasto ikut berdoa bersama untuk para korban tragedi Kudatuli.

Bukan hanya berbicara, Hasto Kristiyanto juga menunjukkan dukungannya dengan melakukan doa bersama untuk para korban Tragedi Kudatuli. Selain itu, jajaran PDIP juga melakukan tabur bunga di kantor partai pada pagi harinya.

PDIP, sebagai partai yang komit untuk kebenaran, terus berjuang mengungkap fakta-fakta terkait Tragedi Kudatuli. Mereka percaya bahwa Satyameva Jayate atau artinya kebenaran akan menang.

PDIP juga tidak akan berhenti menyuarakan isu campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 1996.

Baca juga : Hadapi Pemilu 2024, PBHI Ungkit Pelanggaran HAM Di Era 90-an

"Meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah," tegasnya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124, Joko Sukarno, juga menegaskan bahwa keluarga korban sudah pernah menghadap Komnas HAM untuk mencari kejelasan mengenai status kasus Tragedi Kudatuli. 

"Kami bertanya kasus ini sampai di mana. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami meminta ke DPP agar mendesak Presiden Jokowi untuk menanyakan kasus kami," ucap Joko.

Ia mengaku pernah mendengar informasi bahwa Pemerintah menyebut ada 12 butir kasus HAM yang belum tuntas. "Semoga yang 12 butir itu termasuk soal kami," lanjutnya.

Sementara perwakilan FKK 124 Iwan Sanusi menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu komitmen dari pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk Tragedi Kudatuli 27 Juli. 

Baca juga : Partai Garuda Dukung Dan Kawal Menkominfo Berantas Hoax Jelang Pemilu

Mereka berharap agar pemerintah bersedia memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus ini sebagai bentuk komitmen pada keadilan dan HAM.

"Kami menunggu agenda dan komitmen pemerintah menangani kasus HAM termasuk kasus 27 Juli," pungkas Iwan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.