Dipuji, Sinergi Pusat Dan Daerah Tuntaskan Beasiswa Otsus Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelesaian permasalahan Beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat pujian.

Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz mengungkapkan, meski yang bermasalah merupakan tanggung jawab Pemprov Papua sejak awal 2023, namun demi memenuhi hak warga negara menerima pendidikan dengan baik, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah bergerak cepat untuk memastikan hal tersebut segera selesai.

Sekretaris Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) ini menegaskan, sifat birokrasi memang sudah seharusnya rigid. Agar tidak terjadi penyelewengan.

"Karena beasiswa ini memang program dari Gubernur Papua terdahulu Barnabas Suebu dan dilanjutkan oleh Lukas Enembe, sudah. Seharusnya Pemprov Papua bertanggungjawab dengan masyarakatnya agar bisa belajar melalui beasiswa sampai selesai," ungkapnya.

Baca juga : HUT ke-61, HIN Komit Beri Layanan Pariwisata Dan Perhotelan Berkelas Dunia

Varhan menyatakan, jika akhirnya terdapat kondisi khusus yang tidak terselesaikan oleh Pemerintah Daerah, mau tidak mau Pemerintah Pusat yang harus menanganinya.

"Kondisi darurat seperti ini yang menuntut Birokrasi menjadi dinamis, langkah Pemerintah Pusat menyelamatkan mahasiswa Papua penerima Beasiswa Otsus adalah peranan pertolongan terbaik yang brilian," pujinya.

Namun, dia menyarankan, perlu tetap diambil tindakan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut mengapa urusan Beasiswa Otsus ini tidak tertangani dengan baik karena macetnya aliran pembayaran.

"Mengapa bisa data tidak valid yang dikirimkan BPSDM Papua? Dari pemberitaan media pun disampaikan bahwa ada kondisi penerimanya sudah tidak studi tapi masih menerima aliran dana, atau data mahasiswa salah kampus kuliahnya, harus segera ditertibkan," serunya.

Baca juga : Ini 7 Inovasi Pj Bupati Muba Entaskan Kemiskinan

Pemerintah Pusat lewat Mendagri Tito Karnavian memperhatikan Papua melalui dana Otsus selama 20 tahun telah mencapai Rp 1.000 triliun lebih patut dipuji.

Varhan mengapresiasi niat serius Mendagri terlihat dengan Rakor yang diadakan sampai 24 kali bergantian menghadirkan Perwakilan Orang Tua Murid Penerima Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP), Kemenko Polhukam, Bapennas, dan perwakilan pusat lainya.

Wakil Bendahara Umum DPP KNPI ini juga menyatakan apresiasinya kepada Kemendagri yang mengarahkan bahwa seluruh Pemda Papua harus menyelesaikan pembayaran tunggakan beasiswa paling lambat 14 Agustus 2023.

"Artinya dengan sentuhan dari Pemerintah Pusat, perjuangan orang tua penerima beasiswa bisa berakhir dengan bahagia karena solusi dan kebijakan telah diambil," tegasnya.

Baca juga : Di Depan Menlu Swedia, Dubes Kama Tegaskan, Indonesia Kutuk Pembakaran Quran

Dia mendesak, Pemprov Papua maupun Pemprov DOB di Papua harus mengambil langkah pasti agar persoalan ini tidak terjadi kembali.

"Tanggungjawab dan jiwa mencintai rakyat harus tertanam penuh dalam setiap birokrat dan ASN pelayan masyarakat, Pemerintah Pusat sudah sangat mengistimewakan Papua, tinggal bagaimana Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.