Setara Institute: 2 Swasta Terdepan Dalam Pemajuan Bisnis-HAM

RM.id  Rakyat Merdeka - Setara Institute dan Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) mengeluarkan penelitiannya terkait kinerja sektor korporasi dalam pemajuan bisnis dan HAM dengan menguji 10 perusahaan yang listing di lantai bursa. 

"Pada sektor korporasi penelitian ini mencatat 2 perusahaan, SMART Tbk dan Unilever Indonesia, berada pada tingkat mature/matang dan mapan pada semua indikator," kata Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Nabhan Aiqani dalam keterangannya, Rabu (13/9).

Penelitian kinerja dan status terkini pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia menurut Nabhan, menggunakan kerangka pengukuran pada 6 level kinerja: Negligible, Basic, Improving, Established, Mature, dan Leading.

Baca juga : Setara Institute: Kinerja Bisnis Dan HAM Indonesia Masih Basic To Improving 

Pada sektor korporasi penelitian ini mengadopsi 3 indikator yaitu, komitmen kebijakan HAM (human rights policy commitment), implementasi uji tuntas HAM (human rights due diligence) dan ) mekanisme penanganan keluhan (grievance mechanism).

Terdapat 4 perusahaan yang berada pada tingkat basic to improving dan 4 perusahaan lainnya berada pada tingkat basic. 

"Sementara dari 4 BUMN yang dipotret, PT. Pertamina, PTPN III dan MIND ID berada pada tingkat basic to improving. Sedangkan Bank Mandiri berada pada tingkat basic untuk pemajuan bisnis dan HAM," ungkap Nabhan.

Baca juga : Airlangga Ajak Swasta Aktif Dalam Pembangunan ASEAN

Penelitian ini juga merekomendasikan agar mendorong BUMN sebagai pionir untuk pemajuan BHAM pada sektor perusahaan, mendorong subsidiaries untuk mengasistensi smallholders dalam peningkatan kapasitas dan daya saing komunitas lokal dan masyarakat adat.

Langkah lain mendorong dunia usaha untuk memenuhi standar-standar Bisnis dan HAM internasional untuk peningkatan daya saing dan keberterimaan pada mekanisme pasar internasional.

Mendorong asosiasi usaha secara sektoral untuk mendesain dan mengawal secara mandiri insiatif dan standar sesuai dengan prinsip BHAM, menginisiasi praktik penilaian terhadap risiko dan mitigasi dampak HAM potensial dan aktual, untuk mengurangi dan memulihkan dampak HAM merugikan yang ditimbulkan perusahaan.

Baca juga : Menko PMK: Layanan Inklusif Bawa Gerak Kemajuan

"Menginisiasi pembentukan mekanisme pengaturan sendiri dalam pembentukan Operational Level Grievane Mechanism (OGMs) untuk pemulihan yang efektif sesuai dengan standar UNGPs (effective remedies)," tutup Nabhan.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.