Kritik Netralitas Pemilu Jangan Hanya Ditujukan Untuk Polri

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu netralitas Polri masih terus menyita perhatian publik. Namun berbagai pihak memastikan Polri netral dalam untuk menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey mengatakan, isu netralitas adalah isu musiman tiap Pemilu dan sasaran yang dituduh adalah Polri.

Dia menyakini, Polri dari atasan hingga bawahan akan bersikap netral di Pemilu 2024.

"Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear. Itu semua soal larangan adanya anggota Polri baik di daerah maupun pusat. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan di masyarakat," kata Kelrey saat diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Sabtu (25/11/2023).

Di sisi lain, ia juga menyindir adanya Panja Netralitas Polri yang digulirkan DPR. Kelrey mempertanyakan kenapa hanya Panja netralitas Polri saja.

Sementara institusi lain seperti BIN, TNI, ASN dari tingkat Kelurahan hingga Kepala Daerah juga potensial tidak netral.

Baca juga : Gelar Seminar Smart Society 5.0, Lintas Teknologi Buka Peluang Menuju Era Digital Unggul

"Kenapa netralitas tidak diarahkan ke BIN, TNI, atau Kementerian lainnya. Kenapa harus di Polri. Memang Polri itu seksi jadi bahan tudingan," katanya.

GPK berpesan, Kapolri tidak terlalu goyang menghadapi cobaan di tahun politik ini. Kelrey menyakini melalui telegram yang dikeluarkan itu bisa menjaga anggotanya agar netral di tahun politik ini.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah. Dia menegaskan, pihaknya sangat yakin Polri akan netral.

Apalagi Kapolri sudah menurunkan telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk menjaga netralitas.

"Saya meyakini betul 1.000 persen bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Dan Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," terang Mardiansyah.

Mardiansyah juga menyayangkan tudingan netralitas itu hanya dilontarkan ke Polri.

Baca juga : Siti Fauziah Ajak Mahasiswa Beri Gagasan Untuk MPR

"Kalau bicara soal korelasi kepentingan-kepentingan kenapa hanya Trunojoyo yang disorot, kenapa bukan lembaga lainnya," lanjut Mardiansyah.

Mardiansyah yakin semua sepakat bahwa perangkat negara harus bersikap netral dan harus fair. Yakni semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya memang berpotensi untuk tidak netral.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra meyakini, Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor sebagai penegak hukum.

"Hanya saja kemudian netralitas Polri itu tidak hanya dipercaya tapi tetap harus memerlukan pengawasan publik," imbaunya.

Netralitas, kata dia, memang jadi ujian di tahun politik kali ini. Namun, diyakini Dedi, tudingan netralitas Polri riak-riak semata. Artinya hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat. Yang penting, Polri bisa menunjukkan konsisten dengan pendirian konsep presisinya.

Perwakilan Cyber Indonesia Farhana Nabila Hanifah menegaskan, dirinya mewakili generasi milenial dan Gen Z, juga pemerhati sosial media, melihat Polri saat ini sudah lumayan netral.

Baca juga : Pesan Christina Aryani Ke Panglima TNI Baru: Jangan Terpengaruh Tekanan Politik

"Sayangnya banyak orang sekarang lihat sesuatu dari media sosial, makanya pimpinan Polri harus bisa bersuara juga di media sosial agar pesan netralitas sampai kepada masyarakat," saran Farhana.

Farhana berpesan agar publik tidak terjebak oleh berita bohong, hate speech, hoax, yang menimbulkan perpecahan.

"Semoga acara-acara diskusi semacam ini bisa menjadikan masyarakat, pengguna medsos dan semuanya bisa lebih cerdas menggunakan media sosial dan tak mudah termakan hoax dan isu SARA," pungkasnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.