Pengembangan Desa Berbasis Sawit, Dongkrak Ekonomi Pedesaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar Workshop Pengembangan Potensi Desa Berbasis Sawit Tahun 2023, Senin (27/11/2023).

Workshop ini bekerjasama dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri kepala desa dan aparatur desa dari 400 desa pengembangan sawit di Indonesia.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun-Kemendes PDTT pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengembangan sawit di Indonesia terkonsentrasi di 16.829 desa dari jumlah 75.265 desa di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ekspansi sawit di Indonesia yang saat ini dengan tutupan seluas 16,38 juta hektar terkonsentrasi di wilayah desa.

Baca juga : Ombusman Apresiasi Mentan Siapkan Dana Pribadi Di Bank Garansi Penyediaan Benih

Pengembangan sawit di wilayah desa dilakukan oleh perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat yang dikelola secara mandiri/swadaya oleh petani (masyarakat) atau pola inti plasma.

Pengembangan sawit rakyat yang dikelola petani/masyarakat desa dengan luasan 6,72 juta hektar (Data Kementerian Pertanian), menunjukkan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan M. Fachri mengatakan bahwa pengembangan sawit sebagai komoditi strategis menyisahkan banyak tantangan terutama pada pengembangan sawit swadaya.

Menurut Fachri, perbaikan tata kelola ke depan harus melibatkan desa, termasuk menjadikan Kelembagaan Ekonomi Desa/BUMDES/BUMDESMA sebagai aktor utama hilirisasi sawit, yang membangun desa serta perolehan akses pendanaan bagi pengembangan kelapa sawit oleh masyarakat desa.

Baca juga : Ekonomi Papua Menggeliat

"Hari ini kami bekerjasama dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan dikukung penuh oleh BPDPKS mengumpulkan desa-desa yang memiliki potensi sawit agar kedepan kita memiliki visi yang sama untuk hilirisasi sawit," kata Fachri dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terbentuk sebuah asosiasi desa berbasis potensi sehingga menjadi wadah pertukaran, penglaman, pengetahuan sekaligus praktik baik bagi desa.

"Saat ini, desa itu sangat mewah marena memiliki uang melalui dana desa, mereka (desa) bisa menyertakan modalnya ke badan usaha milik desa. Namun, akan lebih baik kalau kita bangun satu unit usaha yang berbasis potensi untuk mereka semua," tutur Fachri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan bahwa dukungan Kementerian Desa, PDTT dalam program hilirisasi sawit telah diatur dalam Permendes No. 8 Tahun 2022.

Baca juga : Gencatan Senjata, Israel Siap Bebaskan 39 Tahanan Palestina

Peraturan itu membahas tentang penggunaan dana desa tahun 2023, dimana untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, BUMDes diberikan keleluasaan untuk mendapatkan modal kerja dari dana desa untuk pengembangan usahanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.