Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
RM.id Rakyat Merdeka - Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mendorong surveyor untuk berada di ruang netral.
Dia mengajak surveyor untuk bekerja dengan profesional, bisa dipertanggungjawabkan, dan mengedepankan etika.
“Lembaga survei harus profesional, transparan, dan meningkatkan tanggung jawab kepada publik. Selain itu lembaga survei politik juga menguatkan peran asosiasi untuk mengawasi kualitas survei, agar senantiasa patuh kepada kode etik yang telah disepakati bersama,” kata Surokim, Selasa (28/11/2023).
Surokim, yang juga pengamat politik dari Universitas Trunojoyo ini menambahkan, ada perbedaan besar antara lembaga survei dan konsultan publik.
Baca juga : Airlangga Dorong ASEAN Terus Kembangkan Green Dan Blue Economy
Lembaga survei, dijelaskannya berada di kamar netral. Dia bertindak imparsial sebagai penghasil data perilaku memilih.
Sementara konsultan politik, berada di kamar sebelah yang memang harus memihak dan partisan.
“Jadi sebetulnya peran keduanya berbeda dan harus dipisahkan secara tegas,” ungkap Surokim.
Terlepas dari pro kontra atas peran lembaga survei, diakuinya hingga saat ini pertarungan politik berbasis data dan ilmu pengetahuan tetap dipercaya dan dinantikan.
Baca juga : BSI Gandeng Mabes TNI Dorong Inklusi Keuangan Syariah
Tidak heran, setiap gelaran Pemilu selalu hadir lembaga survei dan konsultan politik.
"Hampir sebagian besar kandidat yang ikut kontestasi selalu memakai jasa lembaga survei dan konsultan politik, sebagai kompas jalan," jelas dia.
Surokim mengingatkan, pertarungan antar-lembaga survei ke depan akan semakin ketat. Perang publikasi hasil survei akan semakin keras.
Karena masuknya berbagai kepentingan praktis guna mendesakkan kandidat untuk memperoleh dukungan, popularitas, dan akseptabilitas dari pemilih.
Baca juga : KBRI Dorong Peningkatan Tenaga Kerja Profesional Indonesia di Brunei
"Penegakan etika menjadi penting terutama ketika hasil survei dipublikasikan kepada publik," imbuh dia.
Dia berharap surveyor bisa melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab.
Survei politik jika dilakukan dengan prosedur dan metode yang benar, dapat memotret opini publik dengan cermat dan menjadi referensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Lembaga survei harus didorong agar memenuhi prinsip tanggung jawab publik," tandas Surokim.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya