Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
25.23%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58.47%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16.30%
Ganjar & Mahfud
Waktu Update 20/02/2024, 00:17 WIB | Data Masuk 100%

Survei: 60,2 Persen Publik Percaya Jokowi Tetap Netral Di Pilpres 2024

Minggu, 10 Desember 2023 15:31 WIB
Presiden Jokowi (Foto: Ist)
Presiden Jokowi (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam gelaran Pilpres 2024, dampak pencalonan Gibran Rakabuming sebagai pendamping Prabowo Subianto, rupanya tak menjadi kekhawatiran masyarakat.

Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas publik percaya Jokowi tetap netral.

Survei LSI dilakukan dalam rentang 3-5 Desember 2023, menempatkan 1.426 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Baca juga : Jokowi Ketolong Bansos

“Temuan kami, mayoritas masyarakat, angkanya sebesar 60,2 persen, menilai Jokowi netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas’ secara virtual, Minggu (10/12/2023).

Sementara pada anggapan sebaliknya, angkanya kian mengecil, mencapai 28,7 persen.

Temuan tersebut menjadi potret bahwa masyarakat tak terlalu mengkhawatirkan netralitas Jokowi. Mayoritas publik percaya Jokowi tetap netral. 

Baca juga : Kadin Netral Di Pemilu

Pada temuan lain, LSI juga memotret persepsi publik terkait netralitas aparatur negara jelang Pilpres 2024. 

Hasilnya, Djayadi menjelaskan, sebanyak 60,5 persen menilai aparatur negara tetap netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan.

“Ada juga 28 persen publik yang mengkhawatirkan aparatur negara atau pemerintah tidak netral dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Djayadi.

Baca juga : Ganjar Pranowo Optimistis TNI dan Polri Netral di Pemilu 2024

LSI turut menanyakan pihak yang dianggap publik paling potensial melakukan kecurangan di Pemilu 2024.

Mayoritas menjawab partai politik. Angkanya mencapai 17,1 persen.

“Setelah partai politik, tim sukses dianggap publik paling potensial melakukan kecurangan, angkanya 15,9 persen, setelahnya penyelenggara pemilu (13,6 persen),” tandas Djayadi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.