Herman Herry: Indonesia Tak Akan Jadi Emas Jika Nelayan Tak Sejahtera

RM.id  Rakyat Merdeka - Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Termasuk nelayan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Herman Herry, saat pelantikan pengurus DPP HNSI masa bhakti 2023-2028, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan pelantikan DPP HNSI periode 2023-2028 terasa begitu spesial karena pada hari yang sama bertepatan dengan Hari Nusantara. 

Pelantikan ini dibuka langsung Sekjen KKP Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, serta turut hadir perwakilan dari Kapolri, KASAL, Bakamla dan Kemenko Polhukam. 

Baca juga : Ganjar Pastikan Regulasi Kelautan Berpihak Pada Nelayan

Herman Herry menyampaikan, program utama HNSI ke depan adalah mensejahterakan nelayan di seluruh Tanah Air. Hal itu dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya tidak sejahtera. Program utama adalah nelayan sejahtera. Nelayan sejahtera itu tidak asal bicara. Nah, peran serta pemerintah dan semua stakeholder harus bersama-sama HNSI sebagai wadah organisasi bergandengan tangan mensejahterakan mereka,” kata Herman Herry.

Herman Herry juga bersyukur karena struktur kepengurusan DPP HNSI diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari politisi, akademisi, birokrat, pebisnis, hingga tokoh agama. Antara lain Yohanis Fransiskus Lema (Anggota DPR), Agus Suherman (Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Gus Gudfan (Bendum PBNU), Sutomo (Presidium KAHMI), Lydia Assegaf (Tokoh Perempuan Alkhairaat) dan banyak lagi nama besar lain.

Adapun pelantikan pengurus DPP HNSI kali ini, kata Herman Herry, bagian dari rencana kerja 100 hari ke depan. 

Baca juga : Media Center Indonesia Maju Akan Luruskan Hoax Terkait Pemerintah, Bukan Capres

Rencana 100 hari ke depan adalah melakukan konsolidasi organisasi, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus-pengurus daerah untuk wilayah provinsi DPD yang belum melakukan Musda.

Selain itu, pihaknya langsung melakukan kegiatan melakukan pendataan ktanisasi dengan program digital. Jadi, apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi.

Menurut Herman Herry, pendataan anggota HNSI menjadi salah satu tahap awal untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan. Dengan adanya database anggota, maka program pemerintah seperti penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.

“Dengan data itu, kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan,” terang Herman Herry.

Baca juga : Mahfud MD: Indonesia Tak Akan Berkah Jika Pemilunya Tak Baik

Selain melakukan digitalisasi database anggota, lanjut Herman Herry, program kerja utama HNSI untuk memisahkan antara nelayan tradisional dengan nelayan industri. Jadi, nelayan tradisional harus disentuh oleh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.

Hal ini dilakukan agar kebijakan nelayan industri, yakni kebijakan khusus dari pemerintahan dengan pola industri. Sedangkan nelayan tradisional dengan pola bantuan dan subsidi bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Pasalnya, tantangan utama HNSI ke depan adalah bagaimana mensejahterakan nelayan. 

“Ini tantangan sekaligus berkat buat saya, karena diberi kesempatan mensejahterakan nelayan. Ke depan, bagaimana membuat nelayan menjadi mandiri dengan pemberdayaan ekonomi mereka,” pungkas Herman Herry.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.