Dark/Light Mode

Rencana Ganjar Ingin Evaluasi Omnibus Law Citpa Kerja Diapresiasi

Sabtu, 16 Desember 2023 17:21 WIB
Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies Celios, Nailul Huda. Foto: Istimewa
Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies Celios, Nailul Huda. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Ekonomi Digital Center of Law and Economic Studies (Celios), Nailul Huda mengapresiasi janji Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang ingin mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasalnya, menurut Huda, keberlangsungan Omnibus Law berpotensi mengancam kesejahteraan buruh dan juga Pemerintah.

"Bagi buruh, ada upaya mendegradasi kesejahteraan buruh dengan menurunkan beberapa komponen gaji maupun tunjangan. Akibatnya tunjangan hari tua ataupun pensiun ada pengkali gaji yang dikurangi," jelas Nailul dalam keterangannya, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga : Partai Buruh Apresiasi, Tapi Jangan Berhenti Di Janji

Permasalahannya, kata Nailul sudah mengakar dari faktor terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja sebelum menjadi UU.

"Selama tahun 2023, Pemerintah selalu menyuguhkan optimisme ekonomi. Namun untuk UU Ciptaker, ada kegentingan yang memaksa negara mengeluarkan Perppu," ujar Nailul.

UU Omnibus Law Ciptaker, dalam kajian yang pernah dilakukannya, kurang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ada beberapa poin yang dikritisi.

Baca juga : KPK Anugerahi Apresiasi Ke Imigrasi Jaksel

"Salah satu yang saya bahas adalah masalah perpajakan, ada beberapa pasal peringanan hukuman bagi pengemplang pajak," sebut Nailul.

Kemudian tentang kewenangan daerah yang sudah sangat minim. Pemda tidak lagi menjadi pemain utama dalam pembangunan kawasan.

"Pemda pun bertugas hanya mengawasi saja tanpa diberikan kewenangan yang sedia kala. Kemunduran bagi proses desentralisasi dan otonomi," tandas Nailul.

Baca juga : Ganjar: Hilirisasi Pasti Lanjut, Tapi Kita Mesti Kreatif Dan Lebih Inovatif

Sebelumnya, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berencana mengevaluasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) karena disebut tidak berpihak pada buruh. Hal itu akan dia lakukan apabila terpilih menjadi Presiden 2024.

"Ya kita mengevaluasi jadi kalau kita ketemu pengusaha bertemu dengan pelaksana dari Pemerintah, bertemu dengan buruh," Kata Ganjar di Bekasi, Kamis (14/12/2023).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.