Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, pada hari Senin (6/5/2024).
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.
"Namun, yang masih kurang adalah keselarasan atau sinkronisasi antara rencana-rencana tersebut dengan visi pembangunan yang lebih besar. Ini yang perlu segera kita atasi. Sinkronisasi ini adalah kunci," kata Jokowi.
Kepala Negara memberikan contoh ketika pemerintah pusat membangun bendungan di daerah serta sistem irigasi primer, kenyataannya sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan.
Baca juga : Dorong Ekonomi Daerah, Askrindo Syariah Genjot Pengembangan SDM
“Airnya kan nggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” kata Jokowi.
Pemerintah pusat, kata Jokowi, juga telah membangun pelabuhan. Namun, kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, sekalipun hanya berjarak satu hingga lima kilometer tidak dikerjakan oleh daerah.
“Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama,” tegas Jokowi.
Dia lalu menyinggung pembangunan beberapa ruas jalan dan infrastruktur yang telah dilakukan, antara lain jalan tol sepanjang 2.049 kilometer, jalan nasional 5.833 kilometer, pembangunan 25 pelabuhan baru, serta 25 bandar udara baru.
Menurutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) semestinya langsung melihat bagaimana menyambungkan seluruh pembangunan yang ada itu dengan sentra-sentra kawasan produktif seperti wilayah pariwisata, perkebunan dan pertanian termasuk juga sentra kerajinan.
“Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau betul tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” tegas dia.
Jokowi menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan harus seirama dari pusat hingga daerah.
Dia juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan oleh kementerian terkait dibicarakan terlebih dulu dengan daerah, untuk menanyakan kesiapan daerah menindaklanjuti pembangunan lanjutannya.
Baca juga : Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis & Pembangunan Berkelanjutan
“Ketuk pintu, kulo nuwun. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi lain. Tapi biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) ‘waduh berat pak, APBD kita habis untuk ini, untuk ini'. Padahal sudah sanggup itu di depan,” kata Presiden.
Karena itu, Presiden menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dengan daerah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Dia meminta Rencana Kerja Pemerintah 2025 benar-benar di susun berdasarkan prinsip program yang seirama antara pusat dengan daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
