Kemendikbudristek Dituding Lepas Tangan

 Sebelumnya 
“DPR langsung membuat Panja biaya pendidikan. Sebab, kami ingin tahu tentang besaran biayaan pendidikan, dan kenapa harus naik,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Menurut Dede, Panja akan mengulas lengkap seluruh komponen biaya pendidikan. Karenanya, skema yang akan dibahas tak sebatas biaya kuliah, tapi hingga ke taraf sekolah dasar. Apalagi review terhadap komponen biaya pendidikan itu belum pernah dilakukan.

“Apakah biaya komponen pendidikan, seperti UKT, naik karena membayar gaji dosen, uang gedung, atau biaya riset, nanti kita bahas. Sejauh ini, kami belum mengetahi besaran po­koknya dan komponen apa yang mendorong adanya kenaikan,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Baca juga : Dhani Dan Bhayu Maju Ngelawan Petahana

Di media sosial X, netizen geram dengan pernyataan pendi­dikan tinggi adalah pilihan, dan tidak masuk skema wajib bela­jar. Pernyataan itu mengesankan kuliah di perguruan tinggi hany­alah buat orang berduit.

Akun @Ristha1367 me­nyatakan, jika perguruan tinggi biayanya mahal, yang menjadi korban adalah generasi penerus bangsa. “Kuliah dianggap pen­didikan tersier? Jadi, pendidikan tinggi nggak penting buat gen­erasi penerus bangsa? Indonesia negara kaya, kok pemerintahnya jadi begini,” sentilnya.

Akun @kijanginnovy juga mengaku geram dengan ma­halnya biaya kuliah. Namu, dia beruntung kuliahnya tinggal me­nyelesaikan skripsi, sementara banyak calon mahasiswa dan orang tuanya, yang kaget dengan mahalnya biaya kuliah.

Baca juga : Rumah Mewah Adik SYL Digeledah KPK

“Melihat UKT naik ugal-uga­lan, dan ada pejabat bilang kala perguruan tinggi pendidikan tersier, gue sampai nangis saat ngerjain skripsi. Kepikiran adik-adik kelas gue nanti, bagaimana mereka mau bayar biaya kuliahnya,” tulisnya.

Akun @nak_negeri ber­pendapat, harusnya pemerintah mengakomodir dan mendo­rong agar semakin banyak anak Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Sebab, kata dia, pendidikan tinggi akan menjadi modal untuk memasuki era Indonesia Emas.

“Di negara manapun, ke­bijakannya selalu mengarah ke pendidikan gratis. Sebab, pendidikan itu hak asasi. Kalau perguruan tinggi dianggap pen­didikan tersier, kenapa rek­ruitmen tenaga kerja selalu mensyaratkan lulusan sarjana,” imbuhnya.

Baca juga : 90 RW Di Jaksel Kumuh

Senada, akun @terriblitez juga mengaku khawatir, jika pendi­dikan tinggi dinyatakan sebagai pilihan. Menurut dia, Indonesia kekurangan tenaga ahli yang terdidik. “Kalau Indonesia butuh tenaga ahli di bidang industri, pendidikan, ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan sebagainya, nggak perlu pendidikan tinggi ya? Bisa hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun,” cuitnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat, 17 Mei 2024 dengan judul Gelombang Protes Uang Kuliah Tunggal Naik, Kemendikbudristek Dituding Lepas Tangan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.