Nawawi Bilang Banyak Masalah, Marwata Ngaku Sangat Capek

 Sebelumnya 
Sementara Alex Marwata yang sudah dua periode menjadi Pimpinan KPK menyatakan ingin pensiun.

Ditanya apakah capek melihat kondisi penegakan hukum saat ini? Marwata menjawab, “Sangat,” katanya, Senin (15/7/2024).

Lalu, Marwata berpesan dan kasih saran begini. “Jangan bermimpi pemberantasan korupsi berhasil jika tidak dilandasi political will dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negeri. Jadikan KPK sebagai lembaga yang mensupervisi penanganan perkara korupsi. Semua sprindik perkara korupsi harus diterbitkan KPK meskipun pelaksanaan penyidikannya bisa dibantu penyidik Polri maupun kejaksaan. Tapi mereka harus melaporkan hasil penyidikannya ke KPK.”

Baca juga : Gibran Siap-siap Mundur Dari Wali Kota Solo

Meski begitu, sejumlah tokoh di Tanah Air tetap berminat menjadi Capim KPK. Mereka rama-ramai mendaftarkan diri jelang pendaftaran ditutup.

Antara lain yang ikut mendaftarkan diri adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Dia mengaku telah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak untuk mendaftar jadi Capim KPK. “Isya Allah saya akan ikut ambil bagian sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengikuti seleksi capim KPK,” kata Sudirman Said, dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Selain Sudirman Said, empat mantan pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ikut menambah panjang daftar Capim KPK.

Baca juga : Projo Ngarep Komunikasi Banteng & Jokowi Mencair

Mereka adalah mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Harry Muryanto, mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono, mantan Training Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) Hotman Tambunan, dan mantan Kepala Bagian Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan meminta pansel capim KPK menggugurkan kandidat yang tak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kurnia menyatakan, pelacakan itu dapat dilakukan melalui situs LHKPN di KPK. Dia menilai, mereka yang tidak patuh melaporkan harta dan kekayaan atau terlambat lapor, bisa jadi indikator adanya perbuatan tidak berintegritas.

Baca juga : Masyarakat Pesisir Dan Pulau Kecil Hidup Dalam Kemiskinan Ekstrem

Oleh karena itu, Kurnia meminta Pansel KPK memastikan orang-orang yang terpilih nantinya patuh administrasi dan berintegritas dalam penindakan terhadap korupsi.

“Pansel harus menggunakan konsep zero tolerance terhadap pelanggaran. Apalagi kalau LHKPN itu tergolong sebagai pelanggaran hukum. Itu harus ditindaklanjuti oleh Pansel pimpinan KPK,” ujar Kurnia, Senin (15/7/2024).

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 16 Juli 2024 dengan judul Tak Daftar Lagi Jadi Pimpinan KPK, Nawawi Bilang Banyak Masalah, Marwata Ngaku Sangat Capek

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.