Cegah Banjir, Prasetyo Kritik Anies Jangan Asal Beda

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pencegahan banjir. Salah satunya terkait pengoperasian pompa untuk menyedot air ke sungai. Juga, terhentinya normalisasi karena tidak ada pembebasan lahan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, di hari kedua banjir yakni Kamis (2/1) pompa air di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat salah satu mesin pompa airnya mati. 

Padahal, saat itu jalanan masih tergenang sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Petugas setempat mengatakan mesin pompa tidak beroperasi karena akinya soak. 

Baca juga : Pasca Banjir dan Longsor, 12 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat

“Sudah dari awal saya ingatkan kepada Dinas Sumber Daya Air supaya alat pompa selalu siaga dan siap difungsikan saat diperlukan. Ini saat banjir mau dipakai malah tidak berfungsi," katanya.

Di lapangan, Prasetyo juga mendapatkan banyak temuan. Salah satunya persoalan Normalisasi Sungai. Dia melihat di lokasi yang sudah dilakukan normalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya sedikit terdampak banjir.

Yang menjadi persoalan ialah, air masih masuk dari lokasi yang belum dilakukan normalisasi. Dalam kesepakatan antara Pemerintah Pusat, pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Tahun 2019 tidak ada satupun lahan yang dibebaskan oleh Pemprov sehingga pekerjaan tertunda. 

Baca juga : Bersihkan Sisa Banjir, Petugas Gabungan Karya Bakti Massal di Tangerang

“Tahun ini Kementerian memang melanjutkan pemasangan Sheetpile, tetapi tahun 2021 terancam tertunda karena tidak ada lagi lahan yang dibebaskan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mencegah banjir Gubernur Anies Baswedan tidak boleh asal beda dengan Pemerintah Pusat. Baik itu normalisasi maupun naturalisasi, sama-sama memerlukan pembebasan lahan. Karena itu, tahun ini DPRD DKI Jakarta memberikan anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan lahan.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini berharap Gubernur Anies bertemu dengan Menteri PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi. Selama ini, program itu hanya ramai polemik tanpa kerangka kerja yang jelas.

Baca juga : Bantu Korban Banjir, DPD Golkar DKI Jakarta Gelar Baksos

“Kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat oleh Pak Menteri tidak mengutus orang, tapi Pak Gubernur sendiri, itu selesai. Kalau diwakilkan nggak selesai, harus memberi informasi lagi ke Pak Gubernur," katanya. [WHY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.