Gelar Rapat Di Hambalang, Prabowo Nyatakan Perang Dengan Penambang Ilegal

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto nyatakan perang terhadap penambang ilegal. Dari siang sampai malam, Prabowo rapat dengan para menteri dan sejumlah jenderal. Kepada para anak buahnya, pesan Prabowo satu; tindak tegas para penambang ilegal.

Rapat digelar di kediaman pribadi Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025). Hadir dalam rapat itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkum HAM Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pimpinan penegak hukum juga ikut duduk satu meja, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. 

Momen-momen dalam rapat itu di bagikan Sekretariat Kabinet. Lewat akun @sekretariat.kabinet, dipajang enam foto suasana rapat. Prabowo tampak memimpin rapat dari ruang perpustakaan, mengenakan safari khaki lengan pendek lengkap dengan syal di leher. 

Presiden Prabowo memimpin rapat dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. (Foto: Setpres)

Baca juga : Diungkap Menhan, TNI Perkuat Pertahanan Di DKI, Aceh, Papua

Di hadapannya, para anggota kabinet duduk saling berhadapan. Sebuah layar besar di ujung ruangan menampilkan tulisan: Pertemuan Presiden, Hambalang, 23 November 2025. 

Seskab Teddy menjelaskan, rapat di Hambalang itu, membahas laporan dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan. “Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini, membahas berbagai agenda strategis,” ujar Teddy. 

Topiknya mencakup hasil kerja Satgas, penertiban kawasan tambang, konsekuensi hukum bagi pelanggar, hingga penanganan kawasan yang selama ini sulit disentuh aparat. Prabowo, kata Teddy, berpegang teguh pada amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Baca juga : Tiba Di Tanah Air, Gibran Langsung Lapor Presiden

Menhan Sjafrie mengaku secara khusus diperintahkan Prabowo agar galak terhadap pelaku tambang ilegal. “Kami pastikan semua langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya di akun Instagram pribadinya. 

Menurut Sjafrie, negara tidak boleh kalah dari para penjarah sumber daya alam. “Negara hadir, negara menertibkan, dan memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujarnya. 

Purnawiran jenderal TNI menegaskan tak boleh ada ruang bagi praktik ilegal di Indonesia. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegas Sjafrie. 

Baca juga : Amran Marah, 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, Pemerintah berencana menarik kewenangan izin tambang pasir kuarsa dari daerah ke pusat. Langkah ini untuk merapikan tata kelola, menutup celah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sesuai aturan. 

“Tambang ilegal banyak yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan), tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka menambang liar dan akan diberi sanksi,” kata Bahlil. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.