Gelar Rapat Di Hambalang, Prabowo Nyatakan Perang Dengan Penambang Ilegal

 Sebelumnya 
Rapat juga menyoroti akal-akalan penambang pasir kuarsa yang menyelipkan timah dalam komoditas tersebut. Karena itu, izin pasir kuarsa dan silika diputuskan ditarik ke pusat. 

Jenderal Agus Subiyanto menegaskan TNI siap mendukung agenda prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk penegakan hukum di sektor SDA. “TNI siap mendukung dan sudah kami laksanakan,” katanya. 

Di hubungi terpisah, Anggota Komisi XII DPR Totok Daryanto meminta Pemerintah tak ragu mengusut tuntas pelaku tambang ilegal. “Usut tuntas, bawa ke pengadilan. Jangan pandang bulu,” tegas Totok kepada Rakyat Merdeka, semalam. 

Baca juga : Diungkap Menhan, TNI Perkuat Pertahanan Di DKI, Aceh, Papua

Sikap keras Prabowo bukan isapan jempol. Sebelumnya, ia membeberkan temuan 1.000 tambang ilegal serta 5 juta hektare sawit ilegal yang kembali dikuasai negara dalam setahun terakhir pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds bersama Chairman Forbes Media Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. 

Prabowo menyebut Indonesia kehilangan 80 persen produksi timah akibat tambang ilegal dan penyelundupan. 

“Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya. 

Baca juga : Tiba Di Tanah Air, Gibran Langsung Lapor Presiden

Prabowo menegaskan komitmen Pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan. Presiden mengaku telah memerintahkan kepada Jaksa Agung dan BPK untuk lakukan investigasi. 

“Apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya. 

Prabowo menambahkan, komitmen tersebut sebagai langkah besar Pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan. 

Baca juga : Amran Marah, 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang

“Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu,” pungkasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.