Dewan Pers

Dark/Light Mode

Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Bupati Kotawaringin Timur Jadi Tersangka

Jumat, 1 Februari 2019 20:48 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotim.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan, kepada 3 perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotim 2010-2012,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (1/2).

Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM), dan PT Billy Indonesia (BI) tahun 2010-2012. Terkait sejumlah pemberian izin tersebut, Supian menerima imbalan berupa mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar dan uang Rp 500 juta.

Berita Terkait : Dua Pengusaha Terjerat Jadi Tersangka

Syarif menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Supian ini. Usai dilantik sebagai Bupati Kotim periode 2010-2015, Supian mengangkat teman-teman dekatnya yang juga tim suksesnya, menjadi Direktur Utama dan Direktur di PT FMA. Masing-masing juga mendapat jatah saham 5 persen.

Pada Maret 2011, Supian memberikan Surat Keputusan (SK) IUP Operasi Produksi kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. “Padahal SH (Supian) mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan. Seperti izin lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan persyaratan lain yang belum lengkap,” beber Syarif.

Atas IUP itu, November 2011, PT FMA telah melakukan operasi produksi pertambangan bauksit, dan melakukan kegiatan ekspor ke China. Akhir November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) saat itu, Agustin Teras Narang mengirimkan surat kepada Supian, agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan PT FMA.

Berita Terkait : Ketua DPRD Lampung Tengah Ikut Jadi Tersangka

“Namun, PT FMA tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga tahun 2014,” imbuh Syarif. Sebelum PT FMA, Supian sudah lebih dulu memberi SK IUP eksplorasi untuk PT BI, tanpa melalui lelang Wilayah Izin Upaya Pertambangan (WIUP). PT BI juga tidak memiliki Kuasa Pertambangan.

Pada April 2013, Supian menerbitkan Keputusan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Bauksit serta Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit oleh PT BI. “Berdasarkan perizinan tersebut, sejak Oktober 2013, PT BI melakukan ekspor bauksit,” jelasnya.

Sama seperti PT BI, Supian juga memberi SK IUP eksplorasi untuk PT AIM tanpa melalui lelang WIUP. PT AIM juga tidak memiliki Kuasa Pertambangan. “Akibat perbuatan SH tersebut, PT AIM melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan, dan menimbulkan kerugian lingkungan,” tegas Syarif. [OKT]