4.000.000 Orang Jadi Melarat Nih

RM.id  Rakyat Merdeka - Makin ke sini, dampak pandemi corona makin mengkhawatirkan. Laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 4 juta orang terancam hidup melarat. Agar hidup rakyat nggak makin sengsara, bansos diperpanjang hingga bulan Desember.

Selama pandemi berlangsung, banyak perusahaan terpaksa tutup. Dunia perbankan juga ikutan oleng lantaran banyak kredit macet. Usaha rakyat seperti UMKM yang biasa kuat menghadapi krisis, ternyata banyak yang ambruk. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kondisi ini menjadi potensi munculnya orang miskin baru.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan jumlah pengangguran dan orang miskin akan terus bertambah seiring terganggunya aktivitas ekonomi nasional.

Baca juga : Nah, Ini Baru Asyik...

Direktur DJPK Kemenkeu, Putut Hari Satyaka mengatakan, jumlah orang miskin bakal bertambah. Angkanya, tergantung dari seberapa besar dampak ekonomi yang melanda Indonesia. Pemerintah, kata dia, menyiapkan dua skenario. Dalam kondisi optimis, pertumbuhan ekonomi 2020 bisa tumbuh 2,3 persen.

Dalam kondisi buruk, pertumbuhan diperkirakan minus 0,4 persen. Nah, dari skenario itu bisa terlihat dampak sosial penurunan per tumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Untuk skenario berat, jumlah orang miskin bertambah sekitar 1,6 juta orang. “Skenario lebih berat lagi jumlah orang miskin naik sekitar 3,7 juta orang,” kata Putut dalam teleconference, kemarin.

Menurut Putut, peningkatan jumlah orang miskin paling banyak di Jawa. Lalu menyusul Sumatera, Kalimantan dan merata di daerah lain. “Paling berat di Jawa, sebab epicentrum Covid-19 memang paling berat di Jawa. Bukan berarti daerah lain nggak dapat dampak yang berat, Sumatera juga berat,” tegasnya. Jumlah pengangguran pun terus bertambah. Pada skenario berat akan bertambah sekitar 2,92 juta orang, dan sangat berat sekitar 5,23 juta orang.

Baca juga : Komnas HAM: Pilkada Digelar Desember 2020 Sangat Berisiko

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah membuat berbagai terobosan kebijakan. Salah satu kebijakan keuangan antara lain melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Pemerintah melakukan refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan Covid-19, dan rasionalisasi belanja APBD Tahun 2020.

Salah satunya mengalihkan anggaran untuk kesehatan, penanganan kesehatan, penanganan Covid-19. “Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun,” ungkapnya.

Tak hanya Itu, pemerintah pun memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember nanti. Awalnya, pemberian bansos hanya 3 bulan, dari April hingga Juni 2020. Sekarang, diputuskan diperpanjang hingga akhir tahun. Namun, untuk pemberian selanjutnya, jumlah besaran uang bansos yang akan diserahkan kepada penerima menjadi turun. Dari sebelumnya Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga, menjadi Rp 300 per bulan per kepala keluarga.

Baca juga : Bamsoet Bagikan Sembako ke Veteran dan Warakawuri TNI dan Polri

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, sebanyak 1,9 juta Kepala Keluarga (KK) di Jabodetabek akan menerima bansos sembako, dan 9 juta KK di luar Jabodetabek akan menerima bansos tunai. “Masyarakat penerima bansos ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Juliari dalam konferensi pers virtual peluncuran aplikasi Jaga Bansos bersama KPK, kemarin.

Kemensos juga mengikuti surat edaran dari KPK, terkait warga yang tak layak mendapatkan bansos tapi masuk DTKS. Nantinya, warga tersebut akan dikeluarkan dari DTKS, begitu pun sebaliknya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.