Dark/Light Mode

Soal Penghentian PSBB

Ingat, Perekonomian Penting, Tapi Kesehatan Juga Penting

Selasa, 9 Juni 2020 08:03 WIB
Rakor PSBB yang dihadiri Forpimda Jatim dan tiga kepala daerah yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari Halim dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (8/6). (Foto: Radar Surabaya)
Rakor PSBB yang dihadiri Forpimda Jatim dan tiga kepala daerah yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari Halim dan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (8/6). (Foto: Radar Surabaya)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak tahan dengan turbulensi ekonomi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.

Pelaksanaan PSBB tahap tiga di Surabaya Raya berakhir hari ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, agar PSBB tidak lagi diperpanjang. “Mudah-mudahan usulan saya diterima,” harap Risma, Minggu (7/6).

Kader PDIP itu berharap pencabutan PSBB membuat aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali.

Sementara, Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo menilai, Surabaya belum siap masuk ke tahap transisi The New Normal. Sebab, attack rate Covid-19 di Surabaya masih tinggi yakni 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk ada 94,1 orang positif.

“Jumlah ini lebih tinggi dari Jakarta yang hanya 60. Ini patut diwaspadai,” kata Windhu dalam rapat koordinasi di Gedung Grahadi, Minggu (7/6).

Baca juga : KAI Perpanjang Pengembalian Uang Tiket 100 Persen, Hingga Keberangkatan 17 Juni

Sedangkan attack rate di Sidoarjo dan Gresik, kata Windhu, angkanya relatif rendah. Sidoarjo sekitar 31,7 sedangkan Gresik 15,8.

“Keputusan untuk menghentikan dan memperpanjang PSBB ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim),” kata dia.

Usulan tidak memperpanjang PSBB di Surabaya ditanggapi netizen D_Mechy tidak setuju PSBB dihentikan. Soalnya, Surabaya masuk zona hitam. Dia mengingatkan, fungsi pemerintah hadir di saat masyarakat butuh, bukan menyuruh masyarakat bekerja di saat Surabaya masuk zona hitam.

“Bu syantik yang mewek takut Surabaya seperti Wuhan, malah mo mengakhiri PSBB, mikirnya pake apa ya? tanya dia.

“Kalo PSBB Surabaya dihentikan, bisa-bisa bukan hitam lagi, tapi jadi hitam kelam. Asal bertanggung jawab aja kalo ada kluster baru,” tambah Anti Uang Haram.

Baca juga : Dukung Penurunan Stunting, Kementan Optimalkan Lahan Pekarangan

Ari Aditya khawatir bila PSBB dihentikan jumlah positif akan semakin banyak. Dia meminta ketegasan pemerintah menyikapi hal ini. Dia mengakui, pentingnya kembali menghidupkan kembali roda ekonomi. Tapi, keselamatan masyarakat juga jauh lebih penting.

“Apakah pemerintah daerah mau bertanggung jawab penuh? Di sinilah ketegasan pemerintah daerah &sinergi dengan pemerintah pusat. Harus ada pemetaan rinci daerah yang rawan & tindakan,” usulnya.

Gumilar Kusuma mengingatkan, keinginan Pemerintah Surabaya menghentikan PSBB akan ditanggung akibatnya oleh masyarakat. Padahal, kata dia, sejauh ini bantuan juga tak kunjung datang, sekarang malah dipersilakan kembali beraktivitas tanpa protokol kesehatan yang jelas dari Surabaya. “Yang dirugikan ya wilayah lain jika banyak pasien tanpa gejala main ke daerah lain,” ujarnya.

“Itu namanya herd immunity. Masyarakat harus bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatannya masing masing,” sambar Setiawan.

“Amankan The New Normal. Kini, tanggung jawab mengawal penularan jangkitan #Covid- 19 terletak atas bahu kita semua. Patuhi SOP, amankan kawasan sendiri,” saran Pratama.

Baca juga : Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Terapkan Protokol Kesehatan

Sedangkan Joko Tarub mendukung langkah Risma yang ingin menghentikan PSBB di Surabaya. “Dari pada abu-abu seperti sekarang, mending dibuat new normal dengan protokol kesehatan yang sangat ketat agar tidak menimbulkan bencana gelombang kedua yang lebih dashyat lagi" tuturnya.

“PSBB Surabaya harus segera dihentikan. Warga sudah tidak ada uang & PHK di mana-mana,” tambah Budiman L Budilarto.

“Bagi Ibu Risma. Ibu Risma harus tegas dan jangan mau komando dengan gubernur yang hanya cari sensasi. Ibu Risma akan didukung oleh warga Surabaya. Lebih baik Ibu Risma yang kasih komando dan jangan gubernur yang pintar teori. Bravo Ibu Risma,” tegas Hantu Laut. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.