Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pemerintah Harus Gunakan Analisa Risiko Untuk Prioritas Stimulus
Kamis, 11 Juni 2020 14:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam kondisi Pemerintah yang belum mampu mendapatkan dana tambahan untuk hadapi krisis, Pemerintah harus prioritaskan alokasi dana stimulus Covid-19 menggunakan analisa risiko.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menilai, analisa risiko belum dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah. Padahal kata dia, analisa ini penting untuk memetakan sektor dengan risiko krisis besar, termasuk kelompok masyarakat mana yang membutuhkan anggaran.
"Analisa risiko merupakan metode yang menganalisis riski terkait dengan bahaya yang mungkin terjadi dari sebuah intervensi," tutur Ira dalam keterangan pers kepada RMco, Di Jakarta, Kamis(11/6).
Pemerintah telah menambahkan paket stimulus Covid-19 sebesar Rp677,2 triliun, di mana Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi. Sedangkan Rp87,55 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan.
Pemberian stimulus merupakan bentuk insentif pemerintah untuk kembali menggeliatkan perekonomian. Namun menurut Ira, terbatasnya anggaran perlu disikapi dengan penggunaan yang tepat sasaran melalui analisa risiko.
Baca juga : Kementan Susun Kebijakan Strategis Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Diterangkan, terdapat lima langkah dasar risiko yaitu, mengidentifikasi apa bahaya apa saja yang mungkin terjadi, yaitu identifikasi dan analisa siapa kelompok atau sektor yang mungkin dirugikan dan melalui apa, menilai risiko dan melakukan tindakan yang dibutuhkan, membuat catatan analisa risiko-risiko yang teridentifikasi dan meninjau penilaian risiko, misalnya mengurutkan dari risiko tertinggi.
Menilik kebijakan pemerintah, Ira menilai anggaran kesehatan harus diberikan lebih besar karena risikonya saat ini paling tinggi.
“Saat ini, sektor kesehatan harus mendapatkan perhatian tertinggi karena mereka berada pada risiko tertinggi dibandingkan sektor atau kelompok lain. Proses penganggaran harus menimbang risiko tersebut, dampaknya pada pasar, dan juga masyarakat,” jelas Ira.
Ia pun menambahkan, dalam melaksanakan paket stimulus sebuah krisis, analisa risiko yang dibutuhkan juga mencakup koordinasi, dampak spilloer, kelancaran transaksi, hingga kebijakan fiskal setelah krisis.
Negara-negara maju sudah biasa menggunakannya, misalnya guidebook strategi untuk langkah-langkah stimulus yang dirilis oleh OECD.
Baca juga : Menteri LHK Luruskan Soal Deforestasi dan Hutan Primer
Saat ini, masyarakat prasejahtera, masyarakat dengan skill terbatas, dan buruh yang dirumahkan, harus diberikan bantuan langsung tunai. Bukan hanya saja karena BLT akan mereka langsung gunakan untuk konsumsi yang menggenjot perekonomian tetapi juga mereka menghadapi risiko paling tinggi di tengah krisis.
Pemerintah menyiapkan paket stimulus dengan tujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi. Saat ini perekonomian Indonesia terancam menghadapi pertumbuhan negatif karena angka pengangguran dan kemiskinan diprediksi akan melonjak akibat menurunnya penawaran dan permintaan di pasar. Bank Dunia memprediksi akan terjadi kontraksi ekonomi sebesar 3,5 persen dari Produk Nasional Bruto (PDB).
Sedangkan Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi akan negatif sebesar 0,4 persen. Hal ini menunjukkan performa perekonomian Indonesia yang turun dan mengakibatkan penurunan produksi nasional, yang biasa diukur oleh PDB.
Alokasi yang tepat sasaran dibutuhkan untuk memastikan “new normal” yang bertujuan untuk menjaga perekonomian tetap berjalan dengan mempertahankan protocol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus. Namun, bisa diprediksi bahwa “new normal” tidak akan secara instan menggenjot perekonomian di Indonesia, sehingga stimulus tetap diperlukan.
Ira juga berpendapat bahwa pengurangan pajak harus diberikan pada perusahaan yang menjamin pekerjaan pada buruh, sehingga kebijakan pemotongan pajak dapat berjalan lebih efektif. Perusahaan juga harus diberikan jaminan jika tetap mempertahankan pekerjanya sampai krisis ini mampu dihadapi.
Baca juga : Perbarindo Apresiasi Peran Mahasiswa Dukung Bank Perkreditan Rakyat
Bagi UMKM, pemerintah harus mempertimbangkan pembayaran. Dalam sisi pajak lainnya, Ira merekomendasikan agar pemerintah menghapus sementara pajak konsumsi pada PPN yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, Konsumsi masyarakat dinilai akan meningkat secara cepat dan menggenjot perekonomian.
Pemilihan barang konsumsi juga harus difokuskan pada konsumsi barang murah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kalangan prasejahtera. [FAZ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya