Dark/Light Mode

TB Hasanuddin Soroti Pejabat Rangkap Jabatan

Minggu, 28 Juni 2020 21:14 WIB
Politisi PDIP TB Hasanuddin. (Foto: ist)
Politisi PDIP TB Hasanuddin. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah masih sebatas pencitraan saja. Nyatanya, praktek rangkap jabatan masih merajalela. Banyak pejabat negara yang merangkap sebagai Komisaris BUMN. 

Fenomena rangkap jabatan ini dinilai dapat memicu konflik kepentingan dan korupsi. "Sangat tak adil. Masih banyak  anggota masyarakat yang mungkin lebih cakap. Masak iya, sejumlah jabatan strategis BUMN hanya diduduki oleh segelintir orang saja," cetus politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (28/6).

Anggota Komisi I DPR ini memandang, dengan adanya rangkap jabatan kesempatan kerja masyarakat untuk menduduki satu posisi menjadi berkurang. Soalnya, satu orang bisa ditempatkan di dua bahkan tiga jabatan. 

Baca Juga : PDIP Beri Pelajaran Dalam Berdemokrasi

"Seperti sudah tak ada manusia lagi. Ini sangat melecehkan profesionalisme. Apalagi kalau orang itu ditempatkan di perusahaan yang berbeda dengan berbagai jabatan," ujarnya.

Rangkap jabatan sudah pasti rangkap penghasilan. Hal ini, kata Hasanuddin, menimbulkan pemborosan anggaran apalagi orang yang rangkap jabatan ini tak fokus dalam bekerja.

Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.

Baca Juga : IDI Ragukan Dexamethason Sembuhkan Pasien Covid-19

"Misalnya saja seorang pejabat di Kementerian yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN. Nah ini berpotensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena ada peluang," tutur Hasanuddin. 

Selain itu, dia juga menyoroti adanya perwira tinggi TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan komisaris BUMN. 

Ia menegaskan, pengangkatan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Baca Juga : Jokowi Sentil Menkes, Anggaran Rp 75 T, Baru Keluar 1,53 Persen

"Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi kebijakan pengangkatan prajurit dan perwira aktif sebagai komisaris BUMN karena melanggar undang-undang," tandas purnawirawan TNI bintang dua ini. [OKT]