Dark/Light Mode

Kunjungi BPIP, Masyarakat Dayak Mendukung RUU PIP

Rabu, 15 Juli 2020 23:40 WIB
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat Dayak dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara mendukung RUU PIP (Rancangan Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila) yang akan menjadi pelaksana Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Pimpinan DIO (Dayak International Organization) dan MHDN (Majelis Hakim Adat Dayak Nasional) saat mengunjungi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/7). Mereka diterima oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. 

Askiman, Ketua Umum MHADN dan Wakil Bupati Sintang, menekankan pokok-pokok pikiran pengamalan ideologi Pancasila sebagai produk budaya Bangsa Indonesia, yang harus berlandaskan kebudayaan masing-masing suku bangsa di Indonesia. 

Koordinator DIO Provinsi Kalimantan Timur, Jiuhardi, mendesak pemerintah untuk tegas dan jelas menegakkan ideologi Pancasila. Baik dalam tindakan dan perilaku masyarakat, sehingga ada efek jera yang dapat menimbulkan keharmonisan lintas budaya dan agama yang ada di NKRI.  

Berita Terkait : Beda Casing Aja, Isinya Sami Mawon

“Pengingkaran terhadap keberagaman kebudayaan di Indonesia, berarti pengingkaran terhadap hakekat ideologi Pancasila,” kata Jiuhardi. 

Dia menilai urgensi produk perundang-undangan khusus sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, sebagai turunan dari UUD 1945, sinkronisasi terhadap UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam keutuhan NKRI.

“Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 97/PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pengakuan terhadap keberadaan agama asli di Indonesia dengan sumber doktrin legenda suci, mitos suci, adat istiadat dan hukum adat dari suku bangsa yang bersangkutan,” beber Jiuhardi. 

Menurutnya, harus dipisahkan antara agama sebagai sumber keyakinan iman dan Pancasila sebagai filosofi etika berperilaku segenap lapisan masyarakat. Alasannya, masalah agama dalam ideologi Pancasila, sudah final dan mengikat, diatur dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berita Terkait : Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP

Koordinator DIO Provinsi Kalimantan Selatan, Abdussani menambahkan, masalah agama adalah soal keyakinan iman, hubungan personil seseorang dengan Tuhan. Adapun ideologi Pancasila sebagai filosofi etika berperilaku masyarakat dengan penekanan akan aspek penghargaan akan keberagaman dan kebinekaan. 
“Karena dalam sejarahnya di awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh agama mendukung, setuju dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, maka kelembagaan keagamaan harus menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mensosialisasikan pengamalan ideologi Pancasila,” seloroh Abdussani.

Sekretaris Penghubung DIO Provinsi Kalimantan Selatan, Bujino A Salan mengatakan penekanan pengalaman ideologi Pancasila, harus pada pentingnya menjaga kebersamaan, berkehidupan yang bermartabat, menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, menghargai keberagaman, demi keutuhan NKRI. 

"Ideologi Pancasila harus dijadikan mata ajar kembali kepada peserta didik, mengedepankan aspek anthropologi budaya dalam memahami kebudayaan asli bangsa Indonesia,” tutur Bujino.

Sementara, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menanggapi nasionalisme dalam Pancasila menyatukan semua agama, suku, ras dan golongan di Indonesia. Berbeda dengan nasionalisme di negara lain yang mencabik-cabik antarsuku, agama dan ras. 

Baca Juga : “Transaksi Gelap Politik Uang di Indonesia”

"Pancasila membuat kita bisa berdamai dengan siapapun. Pancasila juga melindungi peradaban masyarakat Dayak. Sebaliknya saya juga percaya orang Dayak yang terdiri dari 145 sub etnis akan selalu menjaga Kalimantan dan Indonesia," tandas Yudian. 

Ia mengapresiasi dukungan masyarakat adat Dayak. Hal ini membuktikan kalau Pancasila menyatukan semua warga bangsa. [GO]