Dark/Light Mode

Rp 48 M Dana Kemenhan Masuk Rekening Pribadi

Jubir Prabowo Sibuk Klarifikasi

Senin, 20 Juli 2020 05:40 WIB
Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Istimewa)
Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang disorot setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu masuk ke rekening pribadi pada tahun anggaran 2019. Jumlahnya cukup besar, Rp 48 miliar. Menyikapi kabar tersebut, Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, sibuk melakukan klarifikasi. 

Dahnil mengatakan, temuan BPK ini sudah selesai. Pihaknya sudah mengklarifikasi sehingga Kemenhan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. "Terkait dengan temuan BPK tersebut sudah dijawab oleh pihak Irjen Kemenhan kepada BPK dengan rinci dan jelas. Alhasil, opini LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kementerian Pertahanan mendapat predikat WTP," kata Dahnil, kepada wartawan, kemarin.

Baca juga : Sandi: Pak Prabowo di Dalam, Saya di Luar

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, setidaknya ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Salah satunya, Kemenhan. Dana tersebut diduga belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Dahnil menerangkan, temuan BPK ini sebenarnya masuk dalam kategori kegiatan dari sejumlah atase Kemenhan saat mengampu tugas di luar negeri. Para atase ini sering membutuhkan dana yang segera dan cepat sehingga dilakukan pengiriman darurat. 

Baca juga : Kemenpora Fokus Peningkatan Sertifikasi Pelatih

"Untuk kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri. Sebab, mereka membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat," ucap mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Lagi pula, lanjut Dahnil, proses izin pembukaan rekening pun sebenarnya sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan itu pun banyak terjadi pada 2019. 

Baca juga : Eks Gubernur Kalsel Didorong Jadi Ketum PPP Di Muktamar

"Semua sudah dijelaskan lengkap kepada auditor BPK karena sudah terang dan jelas tersebut lah. Makanya, lagi-lagi saya terangkan, 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," sebut Dahnil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.